Program 80.000 Koperasi Desa Merah Putih Terancam Gagal? Ini 5 Risiko yang Diungkap Ekonom Next Policy
KaltimExpose.com –Program ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) resmi diluncurkan pada 21 Juli 2025. Namun, langkah besar ini diperingatkan berisiko gagal jika tidak disertai perombakan strategi secara menyeluruh—sebagaimana nasib banyak BUMDes sebelumnya.
Dilansir dari kontan.co.id, Direktur Lembaga Kajian Next Policy, Yusuf Wibisono, menyebut program KDMP merupakan inisiatif afirmatif yang patut diapresiasi. Namun, menurutnya, ada sederet tantangan fundamental yang bisa menjegal keberhasilan program ini jika tidak segera diatasi.
1. Minim Payung Hukum, Dukungan Politik Lemah
Peluncuran KDMP hanya mengandalkan dasar hukum Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025, tanpa dukungan undang-undang koperasi yang baru. Hal ini dikhawatirkan membuat posisi KDMP lemah dari sisi legitimasi maupun dukungan politik dan fiskal yang dibutuhkan untuk keberlangsungan jangka panjang.
“Tanpa undang-undang koperasi yang baru, dukungan politik dan fiskal terhadap koperasi akan terus minim,” ujar Yusuf Wibisono dalam keterangan resminya, Rabu (23/7).
2. Penggunaan Dana Desa Sebagai Jaminan Dinilai Menyalahi UU Desa
Rencana penggunaan Dana Desa sebagai jaminan kredit koperasi di bank-bank BUMN turut disorot tajam. Menurut Yusuf, hal ini berpotensi menabrak UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan Dana Desa merupakan milik desa, sementara koperasi bukan entitas yang berada dalam struktur keuangan desa.
“Penggunaan Dana Desa sebagai jaminan kredit koperasi bukan hanya tidak elok, tapi juga berisiko tinggi secara hukum,” tegasnya.
3. Model Peluncuran Big Bang Berisiko Gagal Massal
Yusuf menilai peluncuran serentak KDMP di seluruh Indonesia dengan pendekatan big bang justru memperbesar kemungkinan kegagalan. Ia menilai pendekatan masif seperti ini sulit berhasil jika tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi spesifik di tiap desa.
Menurutnya, tantangan terbesar datang dari tidak adanya diferensiasi model bisnis, pasar terbatas, serta keterbatasan SDM dalam mengelola koperasi secara profesional.
“Potensi tumpang tindih KDMP dengan usaha desa lain seperti BUMDes, toko kelontong, atau minimarket sangat besar,” jelasnya.
4. Belajar dari Gagalnya BUMDes
Meski jumlah BUMDes meningkat drastis dalam satu dekade terakhir—dari 1.000 menjadi lebih dari 66.000 unit—namun dampak ekonominya dinilai minim. Pada tahun 2024, 93% desa belum pernah menerima bagi hasil dari BUMDes, dan dari 7% desa yang menerima, sebagian besar hanya memperoleh kurang dari Rp15 juta per tahun.
“Ini bukan capaian yang layak,” kritik Yusuf, mengingatkan pentingnya belajar dari kegagalan kebijakan serupa di masa lalu.
5. Harus Fokus ke Sektor Strategis dan Rantai Pasok
Sebagai solusi, Yusuf menyarankan agar pemerintah tidak membentuk koperasi secara serentak, melainkan secara bertahap dengan fokus pada sektor strategis seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Menurutnya, koperasi akan sukses jika diberi peran penting dalam rantai pasok industri, sebagaimana yang terjadi pada Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) di era 1950-an.
“Pada dasarnya koperasi tidak membutuhkan dana besar dari APBN, yang lebih dibutuhkan adalah keberpihakan,” ungkapnya.
Lebih jauh, Yusuf mendorong agar koperasi diberikan hak eksklusif dalam sektor hilirisasi agar kesejahteraan petani dan peternak rakyat bisa tercapai secara nyata.
“Koperasi layak diberi hak eksklusif di sektor-sektor itu, agar kesejahteraan petani dan peternak rakyat benar-benar terwujud,” pungkasnya.
Program KDMP adalah proyek besar yang membutuhkan pondasi hukum, perencanaan, dan eksekusi yang matang. Tanpa itu, program ini dikhawatirkan hanya akan menjadi pengulangan dari inisiatif sebelumnya yang gagal membuahkan hasil nyata bagi masyarakat desa.
Artikel ini telah tayang di kontan.co.id.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk Gabung Channel WhatsApp Kaltim Expose Whatsapp Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
