Tingkatkan Keamanan Pangan di Kaltim: DPTPH Gelar Forum Konsultasi Publik Strategis
KaltimExpose.com, Jakarta – Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Kalimantan Timur menggelar forum konsultasi publik untuk memperkuat keamanan pangan di daerah, mendorong dialog antara pemerintah dan pemangku kepentingan demi sistem pangan yang aman dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui DPTPH mengadakan Forum Konsultasi Publik yang fokus pada isu keamanan pangan, sebuah langkah strategis untuk memperkokoh sistem penyediaan pangan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Dilaporkan dari Portal Kaltim , kegiatan ini menjadi ruang dialog dua arah antara pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait keamanan pangan lokal.
Dalam sambutannya, Ketua DPTPH Kaltim, Fahmi Himawan, menegaskan bahwa agenda ini bukan sekedar formalitas, tetapi bagian penting dari upaya bersama untuk menyatukan, menyebarkan, dan memperkuat standar keamanan pangan di Kalimantan Timur. Fokus diskusi utama adalah bagaimana menjaga agar pangan yang dikonsumsi masyarakat tidak hanya mencukupi kuantitasnya, tetapi juga memenuhi standar mutu dan aman secara mikrobiologis maupun bahan kimia.
“Penyediaan pangan tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas dan mutu agar pangan yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman dan berkelanjutan. Ini yang harus kita jaga bersama dengan pengawasan yang kuat dari pemangku kepentingan terkait,” tegas Fahmi saat membuka Forum Konsultasi Publik di Ruang Rapat Oriza Sativa DPTPH Kaltim, Senin (2/2/2026).
Forum ini juga diharapkan menjadi wadah masukan konstruktif yang dapat menjadi dasar evaluasi program keamanan pangan selama setahun terakhir. Para peserta berdiskusi tentang berbagai hambatan operasional di lapangan, termasuk perlunya penguatan peran masyarakat dan upaya dunia dalam menjamin keamanan pangan.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah peran Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). Unit ini memiliki tanggung jawab signifikan dalam memastikan sertifikasi Prima 3, penerapan mekanisme keamanan pangan segar asal tumbuhan, serta pengawasan izin edar produk pangan. Peran OKKPD dinilai krusial dalam menjaga keamanan pangan dari hulu hingga hilir.
Selain itu, DPTPH Kaltim mendorong penguatan infrastruktur laboratorium terpadu yang mendukung uji mutu pangan secara cepat dan akurat. Pemanfaatan sistem Online Single Submission (OSS) juga menjadi sorotan sebagai mekanisme transparan untuk mempercepat proses sertifikasi produk pangan dan meningkatkan keterbukaan informasi bagi pelaku usaha.
Diskusi interaktif di forum menjaring berbagai masukan dari sejarawan, pelaku industri pangan, dan perwakilan organisasi masyarakat. Semua pihak sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk mencapai target keamanan pangan yang tidak hanya memenuhi standar nasional tetapi juga dapat bersaing pada tingkat yang lebih luas.
Peningkatan keamanan pangan di Kalimantan Timur menjadi fokus utama dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan globalisasi pasar. Pemerintah daerah berharap rekomendasi yang lahir dari forum ini dapat langsung diterapkan dalam kebijakan dan program tahun berjalan.(Allen)
MemperbaruiBerita Kaltim gak harus ribet!Yuk Gabung Channel WhatsApp Kaltim ExposeWhatsapp Kaltim Exposeuntuk mendapatkan informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
