Jelang Pidato di PBB, Prabowo Disorot soal Data Ekonomi dan Aksi Demonstrasi

KaltimExpose.com –  Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) pada 23 September 2025. Namun, sorotan tajam datang dari lembaga internasional terkait kredibilitas data ekonomi Indonesia dan penanganan aksi demonstrasi di dalam negeri.

Dilansir dari Bisnis.com, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan Prabowo akan berpidato di hari pertama sidang, tepatnya di urutan ketiga.
“Presiden nanti dijadwalkan pidato di hari pertama dan urutan ketiga pada tanggal 23 September,” ujar Hasan di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Hasan belum merinci agenda lain Prabowo di Amerika Serikat, termasuk kemungkinan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump. Ia hanya menegaskan kunjungan itu berfokus pada penyampaian pidato.
“Yang jelas perjalanan ke sana untuk berpidato. Agenda lain saya belum bisa berkomentar,” katanya.

Meski begitu, isu-isu global seperti ekonomi dan geopolitik diperkirakan akan masuk dalam materi pidato.

PBB Soroti Anomali Data Ekonomi

Menjelang pidato tersebut, Komisi Statistik PBB menanggapi surat dari Center of Economic and Law Studies (Celios) yang mempertanyakan kejanggalan pada data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Ketua Komisi Statistik PBB Georges-Simon Ulrich menyampaikan apresiasi atas inisiatif Celios dalam menjaga integritas statistik resmi.
“Kami menghargai upaya Anda untuk menjunjung integritas statistik resmi dan mempromosikan kepatuhan pada standar internasional,” tulis Ulrich dalam surat balasan yang dipublikasikan Celios melalui Instagram, Selasa (12/8/2025).

Ulrich memastikan dokumen itu akan diteruskan ke United Nations Statistics Division untuk ditindaklanjuti sesuai prinsip fundamental statistik resmi.

Celios sebelumnya menilai terdapat masalah transparansi metodologi, akurasi perhitungan, hingga independensi BPS dalam publikasi PDB kuartal II/2025.
“Kami sangat khawatir data ekonomi makro digunakan untuk mendukung narasi politik dari pemerintahan saat ini,” tulis Celios.

Desakan Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM

Selain soal data, Kantor HAM PBB juga menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat dalam merespons gelombang protes menolak kebijakan tunjangan anggota DPR RI.

Juru bicara Kantor HAM PBB Ravina Shamdasani menyebut pihaknya memantau ketat situasi di Indonesia.
“Kami menekankan pentingnya pemerintah melakukan dialog untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat,” katanya dalam siaran pers, Selasa (2/9/2025).

PBB menegaskan aparat harus menghormati hak kebebasan berkumpul dan berekspresi, serta mendesak investigasi cepat, menyeluruh, dan transparan atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan, termasuk pengerahan militer saat demonstrasi.

Shamdasani juga mengingatkan pentingnya kebebasan pers.
“Media harus diizinkan meliput peristiwa secara bebas dan independen,” ujarnya.

Respons Prabowo

Menghadapi tekanan itu, Prabowo telah mencabut kebijakan tunjangan DPR dan menunda sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

Dalam pernyataan di Istana Merdeka, 31 Agustus 2025, ia menegaskan penyampaian aspirasi boleh dilakukan secara damai, namun aksi anarkis tidak bisa ditoleransi.
“Jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah, itu pelanggaran hukum dan negara wajib hadir melindungi rakyatnya,” tegas Prabowo.

Ia pun menginstruksikan aparat agar bertindak tegas sesuai aturan.
“Kepolisian dan TNI saya perintahkan untuk ambil tindakan setegas-tegasnya terhadap perusakan fasilitas umum maupun penjarahan,” ujarnya.

---

Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk Gabung Channel WhatsApp Kaltim Expose Whatsapp Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.