KaltimExpose.com, Samarinda –  Banjir kembali mengepung Kota Tepian untuk ketiga kalinya sepanjang 2025. Fenomena ini menyisakan kepedihan sekaligus sorotan tajam dari publik. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, pun buka suara. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada warga atas banjir Samarinda yang mengganggu berbagai aktivitas vital masyarakat.

“Kami meminta maaf karena banjir ini sangat mengganggu aktivitas warga. Mobilitas terhambat, ekonomi terganggu. Tapi kami pastikan bahwa upaya pengentasan banjir terus berjalan sesuai rencana,” ujar Andi Harun, Rabu (28/5), dikutip dari Kaltim Post.

Curah hujan ekstrem dengan intensitas 50 hingga 83 mm dalam hitungan jam ditambah naiknya muka air Sungai Mahakam lebih dari dua meter menjadi pemicu utama. Fenomena ini terjadi pada Selasa pagi (27/5), sekitar pukul 05.30 Wita. Kombinasi cuaca dan kondisi pasang membuat air meluap dan membanjiri kawasan bantaran Sungai Karang Mumus serta tepian Mahakam.

“Terbukti sekitar pukul 11.00 Wita genangan berangsur surut siring muka air laut pada sungai Mahakam juga surut,” ucap Andi.

Selain wilayah pusat kota, banjir Samarinda juga merendam kawasan utara, seperti Bandara APT Pranoto hingga Kelurahan Budaya Pampang. Di lokasi ini, program pembangunan kolam retensi belum bisa diandalkan sepenuhnya karena masih dalam proses pembebasan lahan.

“Air hujan tertahan di tengah kota karena kapasitas sungai dan kolam retensi belum optimal,” jelasnya.

Banjir kali ini memperpanjang daftar kejadian serupa yang sebelumnya tercatat pada 26 Januari dan 15 Mei 2025. Ini menjadi peringatan serius akan tantangan besar berupa perubahan iklim dan buruknya sistem drainase yang belum tertangani maksimal.

Namun, di tengah situasi pelik ini, secercah harapan muncul dari tingkat pusat. Rabu (28/5), utusan dari anggota DPR RI Dapil Kaltim, G Budi Satrio Djiwandono—yang juga keponakan Presiden RI Prabowo Subianto—menemui Wali Kota Samarinda. Mereka meminta Pemkot menyiapkan dokumen lengkap program penanganan banjir jangka menengah dan panjang agar bisa diajukan ke pemerintah pusat.

“Kami apresiasi inisiatif ini. Artinya, upaya kami selama ini diakui dan didukung. Memang belum maksimal, tapi bukan karena tidak kerja. Banyak program yang belum tuntas karena kendala anggaran. Dukungan pusat jadi penting untuk percepatan,” ungkap Andi Harun.

Pemkot juga tak tinggal diam. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terus disiagakan untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

“Kami minta mereka siap hadapi potensi banjir dan longsor. Ini bukan pekerjaan satu malam, tapi kami tidak tinggal diam,” tegasnya.

Berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Samarinda hingga Selasa (27/5) pukul 17.30 Wita, banjir Samarinda tercatat menggenangi 17 titik, merendam tujuh sekolah dan satu rumah sakit. Tiga titik pohon tumbang menambah kompleksitas kondisi darurat.

Lebih mengkhawatirkan, sebanyak 44 titik longsor tersebar di 10 kecamatan. Satu korban jiwa dilaporkan meninggal dunia akibat longsor di Jalan Gerilya, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang.

 

Artikel ini telah tayang di Kaltimpost.id.


Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk Gabung Channel WhatsApp Kaltim Expose Whatsapp Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.

Iklan