Pemkot Samarinda Pertimbangkan Opsi untuk Atasi Masalah Buku Penunjang Sekolah
KaltimExpose.com, Samarinda – Memasuki tahun ajaran baru, keluhan mengenai biaya buku penunjang di sekolah-sekolah Samarinda kembali mencuat. Kelompok orangtua murid menyuarakan keresahan mereka, terutama terkait pungutan liar (pungli) dan tingginya harga buku penunjang.
Pada Kamis (1/8), sejumlah orangtua menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Samarinda. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, merespon dengan mengevaluasi beberapa opsi untuk meringankan beban orangtua siswa.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengakui adanya laporan mengenai pungli terkait penjualan buku di sekolah. Ia meminta orangtua yang melaporkan kasus ini untuk mengumpulkan bukti-bukti agar tindakan tegas dapat diambil.
“Agar tidak menjadi fitnah, saya minta bukti-bukti lengkapnya,” ujar Andi Harun. Ia menegaskan bahwa buku paket maupun buku penunjang tidak boleh diperjual-belikan di sekolah.
Andi Harun mengungkapkan bahwa ada beberapa sekolah yang mewajibkan pembelian buku penunjang dari penerbit di luar sekolah. Hal ini menambah beban bagi orangtua siswa yang tidak mampu. Dengan total 212 sekolah dan 89.966 siswa di Samarinda, biaya buku penunjang menjadi isu signifikan.
Sementara dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sudah dialokasikan 20 persen untuk membeli buku wajib, pembelian buku penunjang tetap dibebankan kepada orangtua siswa. Harga buku penunjang diperkirakan antara Rp 500-700 ribu, dan untuk mencukupi kebutuhan seluruh siswa, diperlukan biaya sekitar Rp 62,9 miliar.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda sedang mempertimbangkan beberapa opsi untuk mengatasi masalah ini:
- Pembelian Buku Penunjang Menggunakan APBD:
- Membeli buku penunjang untuk semua siswa, memerlukan anggaran Rp 62,9 miliar.
- Pengadaan Buku di Perpustakaan Sekolah:
- Mengalokasikan anggaran Rp 15-20 miliar untuk buku perpustakaan, memungkinkan siswa saling berbagi buku.
- Bantuan Buku Penunjang untuk Siswa Tidak Mampu:
- Menyediakan buku penunjang hanya bagi siswa yang dikategorikan tidak mampu.
- Pencetakan Buku oleh Pemkot:
- Mencetak buku sendiri berdasarkan modul yang sesuai dengan Kurikulum Merdeka. Modul ini bisa diunduh secara digital, sehingga membutuhkan aplikasi khusus untuk pengunduhan buku penunjang.
Andi Harun menyatakan bahwa minggu depan, Pemkot Samarinda akan memutuskan opsi terbaik untuk memastikan siswa tetap mendapatkan literasi yang memadai tanpa membebani orangtua siswa.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk, ikuti Saluran Whatsapp Kaltim Expose dan google news Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
