KaltimExpose.com, Jakarta – Rencana pemerintah untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menghadapi sejumlah kendala, termasuk cuaca buruk dan infrastruktur yang belum rampung. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa jumlah ASN yang akan dipindahkan mengalami penurunan signifikan. Semula, sebanyak 14 ribu ASN direncanakan pindah, namun saat ini hanya 1.200 ASN yang akan dipindahkan, dengan waktu pemindahan yang harus ditunda.
Dalam wawancaranya di program Real Talk with Uni Lubis yang tayang di YouTube IDN Times pada Kamis (5/9/2024), Azwar Anas menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan penundaan ini adalah cuaca ekstrem di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tempat IKN berada. Hujan deras terus menerus menghambat penyelesaian proyek infrastruktur, khususnya perumahan untuk ASN.
“Hujannya sangat lebat dan terjadi hampir setiap hari. Dalam satu bulan, mungkin hanya satu pekan yang tidak hujan. Ini memengaruhi progres pembangunan hunian ASN dan perkantoran,” ujar Azwar.
Selain kendala cuaca, infrastruktur digital di IKN juga belum siap sepenuhnya. Azwar menyebutkan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pemindahan ASN tidak hanya soal fisik, tetapi juga terkait dengan perbedaan cara kerja yang harus lebih modern dibandingkan di Jakarta.
Meskipun pemindahan ditunda, Azwar memastikan bahwa ASN yang bersedia pindah ke IKN akan mendapatkan hunian yang layak. ASN akan ditempatkan di unit apartemen berukuran 98 meter persegi dengan tiga kamar. Bagi ASN yang sudah menikah, mereka diperbolehkan membawa keluarga untuk tinggal bersama di IKN.
“ASN yang sudah berkeluarga boleh mengajak keluarganya tinggal bersama di apartemen. Arahan ini datang langsung dari presiden agar ASN lebih betah bekerja di IKN,” kata Azwar.
Menariknya, hunian yang disediakan untuk ASN di IKN ini tidak dikenakan biaya alias gratis, sebagai bagian dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung kenyamanan para pegawai negeri yang bersedia pindah.
Tidak semua ASN diwajibkan pindah ke IKN dalam waktu yang sama. Pemerintah akan menerapkan skala prioritas dalam proses pemindahan ini. Azwar menjelaskan bahwa setiap kementerian akan mengirimkan pejabat-pejabat tertentu terlebih dahulu, seperti para deputi dan eselon yang terkait. Ini dilakukan untuk memastikan fungsi-fungsi pemerintahan tetap berjalan dengan baik, baik di IKN maupun di Jakarta yang masih akan berfungsi sebagai pusat bisnis.
“Fungsi pemerintahan harus tetap berjalan, jadi kita pindahkan berdasarkan prioritas. Beberapa kementerian akan berbagi satu gedung agar lebih efisien dalam berkoordinasi,” tambahnya.
Untuk meningkatkan efisiensi kerja, Kemenpan RB juga berencana mengeluarkan peraturan baru mengenai sistem kerja digital. Ini memungkinkan ASN bekerja dari berbagai tempat, mendukung fleksibilitas yang lebih tinggi.
Meskipun ada tantangan, Azwar menyebutkan bahwa pihaknya belum menerima surat penolakan dari ASN yang menolak pindah ke IKN. Bahkan, beberapa ASN yang belum masuk ke skema pemindahan justru meminta agar mereka juga bisa pindah. Menurut Azwar, salah satu alasan ASN tertarik pindah ke IKN adalah kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan Jakarta, terutama dari segi lingkungan.
“Kualitas udara di IKN jauh lebih baik, dan kendaraan yang diperbolehkan hanya mobil listrik. Ini membuat IKN lebih nyaman untuk dihuni,” jelasnya.
Azwar juga memuji konsep lingkungan di IKN yang mengutamakan keberlanjutan. Bahkan mobil mewah seperti Mercedes Benz tidak diizinkan masuk ke IKN jika belum menggunakan teknologi listrik. Hal ini dinilai sebagai langkah keren dalam mendukung kota yang ramah lingkungan dan modern.
Artikel ini telah tayang di idntimes.com.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk, ikuti Saluran Whatsapp Kaltim Expose dan google news Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
