Pemerintah Wacanakan Hapus Beras Premium dan Medium, Ahli Peringatkan Dampaknya

KaltimExpose.com –  Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan kasta kualitas beras, yakni premium dan medium, sekaligus menerapkan satu harga beras sebagai harga eceran tertinggi (HET). Langkah ini diambil usai terungkapnya praktik pengoplosan beras oleh sejumlah produsen. Namun, para pengamat menilai kebijakan ini berpotensi membawa dampak negatif bagi masyarakat.

Dilansir dari detikFinance, rencana penghapusan kualitas beras dan penetapan satu harga beras memicu perdebatan. Sejumlah pakar menilai kebijakan ini tidak menyentuh akar masalah dan justru bisa merugikan kelompok masyarakat rentan.

Penghapusan Kualitas Dinilai Kemunduran

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menyebut kebijakan ini ibarat “mengobati sakit kepala dengan obat sakit perut”.

“Rencana penghapusan itu seperti mengobati sakit kepala dengan obat sakit perut alias tidak tepat. Apalagi kalau kualitas atau mutu beras yang reguler itu makin turun. Itu sebuah kemunduran,” kata Khudori kepada detikcom, Senin (25/8/2025).

Menurutnya, jika kategori premium dan medium dihapus dan diberlakukan satu harga, maka kelompok masyarakat menengah bawah akan terbebani.

“Masyarakat yang biasa mengonsumsi beras medium akan terbebani oleh kenaikan harga. Warga miskin/rentan tidak memiliki pilihan beras dengan harga lebih terjangkau,” jelasnya.

Khudori juga menegaskan bahwa penghapusan kasta beras bisa mematikan penggilingan kecil. Sistem saat ini memungkinkan penggilingan besar memproduksi beras premium, sementara penggilingan kecil melayani konsumen beras umum.

“Penggilingan padi kecil tetap bisa memproduksi dan melayani konsumen sesuai kemampuan. Konsumen beras premium dan medium tetap terlayani, sesuai kemampuan daya beli,” ujarnya.

HPP dan HET Harus Seimbang

Khudori mengingatkan bahwa kebijakan penghapusan kualitas juga harus mempertimbangkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat petani.

“Kenaikan HPP tanpa diikuti penyesuaian HET membuat keseimbangan antara pelaku di hulu (petani) dan di hilir (penggilingan dan produsen beras) tidak lagi terjadi,” tegasnya.

Jika tidak disesuaikan, lanjutnya, penggilingan beras bisa berhenti menyerap gabah karena terhimpit aturan harga.

CORE: Jangan Hapus Beras Medium

Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, juga menilai penghapusan HET untuk beras premium bukan solusi memberantas oplosan. Menurutnya, pemerintah harus tetap menjaga segmentasi kualitas agar bisa melindungi masyarakat kelas bawah.

“Karena konsumen beras premium ini kalangan atas yang tidak masalah jika harga beras naik sekalipun. Pemerintah tidak perlu repot mengurusi HET premium,” jelas Eliza.

Ia menyarankan HET untuk beras medium tetap dipertahankan karena fungsinya menjaga daya beli masyarakat bawah.

“Pemerintah jangan gegabah menghapus beras medium, itu masih sangat diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah bawah. Jangan sampai mereka terus turun kelas hingga jatuh ke jurang kemiskinan,” tegasnya.

Pernyataan Pemerintah

Sebelumnya, rencana penghapusan kualitas beras disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Menurutnya, kebijakan ini akan membuat beras hanya memiliki satu jenis kualitas dengan satu harga batas atas.

“Beras nanti kita akan buat hanya satu jenis beras saja. Beras ya beras, sudah. Ya tidak lagi premium dan medium. Beras ya beras,” ujar Zulhas dalam konferensi pers, Jumat (25/7/2025).

Meski sudah dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait, Zulhas mengatakan revisi aturan tersebut masih harus dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diputuskan.

“Ya, kami sudah rapat. Tentu nanti kami akan lapor kepada Pak Presiden dulu,” kata Zulhas, Rabu (13/8/2025).

---

Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk Gabung Channel WhatsApp Kaltim Expose Whatsapp Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.