KaltimExpose.com, Samarinda – Bupati Kutai Barat, FX. Yapan, secara resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan membuka Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah untuk lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Acara penting ini berlangsung selama dua hari, dimulai pada Jumat, 9 Agustus 2024, di Ballroom Lantai 7 Hotel Mercure Samarinda. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Kecamatan di lingkungan Pemkab Kutai Barat turut hadir untuk mengikuti sosialisasi ini.
Dalam sambutannya, FX. Yapan menegaskan pentingnya inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Menurutnya, penerapan KKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku akan membawa manfaat besar bagi para pengelola keuangan daerah. Ia berharap seluruh peserta sosialisasi dapat memahami dan mengoptimalkan penggunaan kartu kredit ini untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Pengelolaan keuangan yang baik merupakan fondasi dalam percepatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh peserta untuk berperan aktif dalam forum ini dan mendalami alur proses penatausahaan keuangan, serta implementasi KKPD. Dengan demikian, kita bisa lebih mudah mengaplikasikannya dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah berbasis digitalisasi,” ujar FX. Yapan.
Selain meluncurkan KKPD, acara ini juga diisi dengan penyerahan cenderamata khas Kutai Barat kepada narasumber sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka. Bupati FX. Yapan juga menyerahkan KKPD secara simbolis kepada tiga OPD yang menjadi percontohan, yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (BAPPEDA-LITBANG), dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).
Sebagai wujud komitmen dalam pelaksanaan KKPD, Bupati FX. Yapan bersama perwakilan dari PT. Bankaltimtara menandatangani Berita Acara Kerjasama. Kerjasama ini menandai dimulainya penggunaan KKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, yang diharapkan mampu mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Petrus, dalam laporannya menjelaskan bahwa KKPD akan digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penggunaan kartu kredit ini memungkinkan satuan kerja perangkat daerah untuk menyelesaikan pembayaran sesuai kesepakatan dengan bank penerbit.
“Dasar hukum pelaksanaan KKPD ini merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Ini adalah langkah maju dalam digitalisasi keuangan daerah,” ungkap Petrus.
Lebih lanjut, Petrus menekankan pentingnya kepatuhan pada aturan yang berlaku dan transparansi dalam pelaksanaan KKPD. Ia berharap, dengan peluncuran dan sosialisasi ini, seluruh OPD dan pemerintah kecamatan di lingkungan Pemkab Kutai Barat dapat mengimplementasikan KKPD dengan baik, sehingga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Peluncuran KKPD dan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk beradaptasi dengan tuntutan era digital. Dengan digitalisasi keuangan daerah, diharapkan terjadi percepatan dalam pelaksanaan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
FX. Yapan menutup sambutannya dengan pesan kepada seluruh peserta agar memanfaatkan forum ini sebaik mungkin untuk menggali pengetahuan dan keterampilan dalam penatausahaan keuangan. “Ini adalah momen penting bagi kita semua untuk bersama-sama mendorong perubahan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Saya harap kita dapat mengimplementasikan apa yang kita pelajari di sini demi kemajuan Kutai Barat,” tutupnya.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk, ikuti Saluran Whatsapp Kaltim Expose dan google news Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
