Pemprov Kaltim Dukung Pengendalian Inflasi dan Program 3 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
KaltimExpose.com, Samarinda – Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya ini menjadi bukti hadirnya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok dan hunian layak.
Dilansir dari Portal Kaltim, langkah ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Program 3 Juta Rumah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (25/8/2025).
Rakor tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Thohir, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan inflasi.
“Kunci utamanya ada di sinergi. Pusat dan daerah harus bergerak bersama menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat. Daerah jangan lengah, terutama untuk komoditas penyumbang inflasi seperti beras, cabai, dan bawang,” tegasnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa pada minggu ketiga Agustus 2025, harga kebutuhan pokok di 14 provinsi masih mengalami kenaikan, sementara 23 provinsi turun dan 1 provinsi stabil.
“Komoditas yang paling berpengaruh tetap cabai merah, bawang merah, dan beras,” jelasnya.
Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Mahakam Ulu, menjadi salah satu daerah yang mengalami kenaikan harga, terutama dipicu beras, minyak goreng, dan gula pasir. Namun, Perum Bulog memastikan stok pangan tetap aman.
“Sampai saat ini realisasi pengadaan gabah mencapai 3,9 juta ton dan setara beras 2,8 juta ton. Penyaluran beras untuk stabilisasi harga (SPHP) juga terus berjalan, rata-rata 3.000 sampai 5.000 ton per hari,” ujar Rini Andrida, perwakilan Bulog.
Selain pengendalian inflasi, rakor ini juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan perumahan rakyat melalui program 3 juta rumah. Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Imran, meminta dukungan penuh pemerintah daerah untuk menyukseskan program ini.
“Program ini hadir untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pemda wajib memberikan dukungan penuh, mulai dari penyediaan lahan, percepatan perizinan, hingga implementasi PBG dan pembebasan BPHTB. Ini komitmen bersama untuk memastikan rumah layak dan terjangkau bagi rakyat,” tegasnya.
Melalui rakor ini, Pemprov Kaltim menegaskan dukungannya untuk dua hal penting sekaligus: menjaga kestabilan harga pangan dan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah layak. Kedua agenda ini menjadi wujud nyata peran pemerintah dalam meringankan beban rakyat.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk Gabung Channel WhatsApp Kaltim Expose Whatsapp Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
