Prabowo Akan Putuskan Nasib 4 Pulau Aceh yang Dipersoalkan Sumut, Pekan Depan
KaltimExpose.com, Jakarta –ÂPolemik pemindahan kepemilikan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara (Sumut) segera memasuki babak akhir. Presiden terpilih Prabowo Subianto dijadwalkan akan memutuskan secara langsung penyelesaian sengketa wilayah tersebut dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, pada Sabtu (14/6/2025) malam.
“Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,”
ujar Dasco, dikutip dari Kompas.com.
Langkah ini diambil Prabowo setelah berkoordinasi dengan DPR RI, menyusul meningkatnya tensi politik antara Aceh dan Sumut akibat keputusan pusat yang dinilai kontroversial.
“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara,”
kata Dasco menegaskan.
Menurut Dasco, Prabowo ingin memastikan keputusan diambil berdasarkan pendekatan konstitusional dan pertimbangan strategis nasional, sehingga tidak menimbulkan gesekan berkepanjangan di kedua daerah.
Penyulut utama konflik ini adalah keputusan pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang diteken pada 25 April 2025. Dalam regulasi itu, empat pulau yang selama ini diklaim sebagai bagian dari Aceh dinyatakan masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Keempat pulau tersebut meliputi:
- Pulau Lipan
- Pulau Panjang
- Pulau Mangkir Besar
- Pulau Mangkir Kecil
Kebijakan ini menuai respons keras dari publik dan pejabat Aceh, yang menyatakan memiliki jejak historis dan budaya di wilayah tersebut. Sementara itu, pihak Pemprov Sumut bersandar pada hasil survei Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyatakan keempat pulau tersebut secara administratif lebih dekat ke Sumatera Utara.
Sengketa kepemilikan keempat pulau ini bukan hal baru. Perselisihan antara Aceh dan Sumut telah berlangsung selama puluhan tahun. Namun, baru kali ini pemerintah pusat mengambil keputusan tegas yang kemudian memantik perdebatan luas.
Kini, semua mata tertuju ke Presiden Prabowo, yang diharapkan mampu mengambil keputusan adil dan solutif, agar konflik tidak membesar menjadi isu nasional yang mengganggu stabilitas daerah.
Artikel ini telah tayang di kompas.com.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk Gabung Channel WhatsApp Kaltim Expose Whatsapp Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
