Warga Intu Lingau Adukan Konflik Agraria dengan Perusahaan Sawit ke DPRD Kaltim
KaltimExpose.com, Samarinda –Konflik agraria antara warga Kampung Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, dengan perusahaan sawit PT Borneo Daya Lestari Raya (BDLR) hingga kini belum menemukan solusi konkret. Masyarakat pun memutuskan untuk mengadu ke DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) guna mencari jalan keluar atas persoalan yang mereka hadapi.
Dilansir dari Tribun Kaltim, perwakilan masyarakat Kampung Intu Lingau mendatangi kantor DPRD Kaltim pada Kamis (21/8/2025) untuk berkoordinasi sekaligus menyampaikan aspirasi mereka terkait konflik lahan yang berkepanjangan. Langkah tersebut ditempuh setelah berbagai upaya di tingkat daerah tidak membuahkan hasil, meski sebelumnya DPRD Kutai Barat telah mengeluarkan keputusan penghentian aktivitas PT BDLR.
DPRD Kaltim Dukung Proses Penyelesaian Sesuai Mekanisme Birokrasi
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, yang menerima langsung rombongan masyarakat, mengapresiasi langkah warga yang menempuh jalur kelembagaan untuk mencari penyelesaian.
“Ini yang selalu saya anjurkan atau arahkan ke orang kita, yaitu Kutai Barat dan Mahakam Ulu,” ujarnya.
Ekti menegaskan, DPRD Kaltim mendukung masyarakat untuk menempuh jalur birokrasi yang sesuai tahapan hukum dan administrasi. Ia menilai bahwa pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) maupun Izin Usaha Perkebunan (IUP) bukan kewenangan daerah, melainkan berada di tingkat kementerian.
“Hal-hal seperti ini harus tercukupi semua alasan kita untuk disampaikan ke kementerian. Kita wajib mempersiapkan diri, termasuk syarat-syarat yang dibutuhkan agar izin tersebut bisa dicabut,” jelas Ekti.
DPRD Siap Fasilitasi Komunikasi dengan Pemerintah Pusat
Lebih lanjut, Ekti menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan menjalin komunikasi dengan instansi vertikal untuk membantu mencari solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi warga Kampung Intu Lingau.
“Nanti kalau prosesnya sampai ke atensi yang lebih tinggi, sampai ke pusat, yang penting data serta syarat-syaratnya sudah dipersiapkan,” pungkasnya.
Masyarakat berharap pertemuan dengan DPRD Kaltim dapat menjadi langkah awal menuju penyelesaian konflik agraria secara adil dan berkelanjutan, sehingga aktivitas ekonomi dan sosial di Kampung Intu Lingau dapat kembali berjalan normal tanpa tekanan.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk Gabung Channel WhatsApp Kaltim Expose Whatsapp Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
