KaltimExpose.com, Samarinda – Wakil Bupati (Wabup) Mahakam Ulu (Mahulu) Yohanes Avun membuka Rapat Evaluasi Capaian Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Mahulu Tahun 2024 serta Pendampingan Pengisian Target SPM 2025. Acara berlangsung di Meeting Room Queen Marry, Aston Hotel Samarinda & Convention Center, Rabu (5/3), dan dilaksanakan hingga 6 Maret 2025.
Kegiatan ini difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setkab) Mahulu dengan menghadirkan narasumber Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Sri Purwaningsih, melalui zoom meeting, serta Perencana Ahli Muda dari Kemendagri RI, Benjamin Sibarani.
Dalam sambutannya, Wabup Yohanes Avun menegaskan bahwa penerapan SPM berperan penting dalam memastikan terpenuhinya pelayanan dasar bagi masyarakat.
“Implementasi SPM yang baik tidak hanya mencerminkan komitmen kita terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien,” ujarnya.
Meski dalam beberapa tahun terakhir capaian SPM di Kabupaten Mahulu mengalami kemajuan signifikan, Wabup menekankan bahwa evaluasi mendalam tetap diperlukan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan data yang dilaporkan sesuai dengan data dukung dari masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penerapan SPM.
Pentingnya Pendampingan dan Penyusunan Target SPM 2025
Dalam kesempatan ini, Wabup juga menyoroti pentingnya pendampingan dalam menetapkan target capaian SPM Tahun 2025. Ia menegaskan bahwa target harus berbasis data riil di lapangan agar pelayanan semakin tepat sasaran.
“Pendampingan sangat diperlukan dalam menetapkan target capaian SPM Tahun 2025 yang berbasis data riil di lapangan, agar pelayanan yang diberikan semakin tepat sasaran bagi masyarakat,” tambahnya.
Wabup juga mengingatkan beberapa poin penting dalam penyusunan target SPM Tahun Anggaran 2025. Di antaranya, kehati-hatian dalam menentukan jumlah target layanan agar sesuai dengan kondisi riil masyarakat, serta penyusunan target yang harus mengikuti format isian tahapan penerapan SPM, mulai dari pendataan hingga pelaksanaan.
Selain itu, ia mengimbau perangkat daerah untuk mencermati kembali standar teknis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri yang berlaku, serta memastikan bahwa target layanan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran masing-masing perangkat daerah. Prioritas layanan SPM harus diberikan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu dengan prinsip keadilan dan inklusivitas.
“Saya berharap rapat ini dapat menghasilkan evaluasi yang komprehensif serta perencanaan target SPM yang lebih baik ke depan. Mari kita terus meningkatkan kolaborasi, koordinasi, dan sinergi antar perangkat daerah agar kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mahakam Ulu semakin meningkat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya.
Rapat ini turut dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat drg. Agustinus Teguh Santoso, kepala dinas, badan, bagian, serta camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahulu.
Artikel ini telah tayang di kaltimpost.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk, ikuti Saluran Whatsapp Kaltim Expose dan google news Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
