Wabup Kutim: “TPID Bukan Tim Pemantau, Tapi Tim Pengendali!”

Wabup Kutim Mahyunadi saat diwawancarai awak media. Foto: Habibah dan Nami Pro Kutim

KaltimExpose.com, Sangatta –  Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), H. Mahyunadi, menegaskan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus memainkan peran lebih aktif dalam menjaga stabilitas harga di pasar. Ia mengingatkan bahwa TPID bukan sekadar tim pemantau, melainkan pengendali yang harus bergerak cepat saat gejolak harga terjadi.

“Kita ini Tim Pengendali, bukan Tim Pemantau. Kalau harga terlalu tinggi, kita intervensi agar masyarakat tidak menjerit. Tapi kalau harga terlalu rendah, kita sesuaikan agar petani tidak menjerit juga,” tegas Mahyunadi, dalam High Level Meeting (HLM) TPID di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (3/6/2025).

Menurutnya, tantangan utama dalam menekan inflasi di Kutim adalah kesenjangan harga antara tingkat petani dan pasar, yang sering kali dipicu oleh distribusi yang tidak efisien. Ia mendesak adanya perbaikan menyeluruh pada rantai pasok agar harga bisa lebih adil bagi produsen dan konsumen.

“Kita tidak bisa hanya duduk memantau grafik. Kita harus bergerak. Harus ada intervensi nyata, supaya harga tetap stabil,” ujarnya.

Langkah Nyata: Sidak ke Pasar Tradisional

Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, Mahyunadi menyampaikan bahwa Pemkab Kutim akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional di Sangatta dan sekitarnya pada Rabu (4/6/2025). Sidak ini bertujuan memastikan tidak terjadi permainan harga yang merugikan konsumen atau petani lokal.

“Besok kami akan turun langsung ke pasar-pasar tradisional untuk melihat kondisi harga riil di lapangan. Kita ingin pastikan harga stabil dan tidak ada yang bermain di tengah,” ucapnya.

Langkah ini diambil guna mendapatkan gambaran langsung kondisi pasar sekaligus sebagai bentuk kontrol sosial terhadap praktik dagang yang tidak sehat.

Strategi Nasional 4K Jadi Rujukan

Pemkab Kutim tetap merujuk pada strategi nasional pengendalian inflasi yang dikenal dengan pendekatan 4K, yaitu:

  1. Keterjangkauan Harga
  2. Ketersediaan Pasokan
  3. Kelancaran Distribusi
  4. Komunikasi yang Efektif

Keempat pilar ini menjadi landasan kerja TPID dalam menjaga kestabilan harga dan pasokan kebutuhan pokok di daerah.

Mahyunadi juga mengingatkan pentingnya peran strategis TPID dalam ekosistem pembangunan daerah. Bukan hanya soal teknis penghitungan data, tapi menyangkut langsung kepentingan ekonomi masyarakat luas.

Roadmap TPID 2025–2027 Disusun

Dalam forum HLM tersebut, juga dibahas penyusunan roadmap TPID Kutim 2025–2027. Dokumen ini akan menjadi pedoman kerja TPID untuk merumuskan langkah-langkah taktis dalam mengantisipasi dan menangani potensi lonjakan harga di masa depan.

Roadmap ini dirancang berbasis data dan melibatkan lintas sektor, sehingga setiap intervensi kebijakan yang diambil bisa lebih terukur dan cepat.

“TPID harus mampu membaca dinamika pasar dan meresponsnya dengan cerdas. Masyarakat tidak boleh menjadi korban dari ketidakpastian harga,” pungkas Mahyunadi.

 

Sumber Prokopim Kutim.


Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk Gabung Channel WhatsApp Kaltim Expose Whatsapp Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.

Iklan