KaltimExpose.com, Samarinda – Walikota Samarinda Andi Harun menargetkan seluruh warga Kota Tepian mendapatkan akses air bersih 100 persen pada tahun 2029. Namun, untuk mewujudkan target ambisius ini, dibutuhkan investasi besar hingga Rp2 Triliun.
Dalam peringatan HUT ke-51 Perumdam Tirta Kencana yang digelar Senin (14/4/2025), Andi Harun menegaskan bahwa upaya ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi transformasi menyeluruh dalam tata kelola air bersih di Samarinda.
“Pembangunan sektor air minum tidak bisa lagi berjalan biasa-biasa saja. Dibutuhkan investasi besar, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan berinovasi,” tegas Andi Harun dalam pidatonya.
Air Bersih = Hak Dasar, Indikator Kemiskinan
Andi Harun menyebutkan bahwa isu air bersih saat ini sudah melampaui persoalan teknis. Ia menyoroti tiga aspek utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan.
“Salah satu kategori miskin ekstrem adalah tidak terlayani air bersih. Maka Perumdam harus ambil peran, bahkan memberi layanan gratis bagi warga tidak mampu,” ujarnya.
Selain sebagai hak dasar, air bersih juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya dan menjaga keberlanjutan lingkungan di tengah pesatnya perkembangan kota.
Perumdam Harus Berani Ambil Risiko
Mengacu pada rencana bisnis Perumdam Tirta Kencana, anggaran Rp2 Triliun dibutuhkan hingga 2029 untuk memenuhi cakupan layanan 100 persen. Andi Harun pun mendorong manajemen Perumdam agar proaktif menyusun beragam skema pembiayaan, mulai dari:
- APBD Kota Samarinda
- Bantuan keuangan Provinsi Kaltim
- Dana pusat melalui Kementerian PUPR
- Sindikasi pembiayaan perbankan
“PDAM kita harus berani masuk ke sindikasi pembiayaan perbankan. Tapi langkah-langkahnya harus terukur, tidak bisa nekat,” ujarnya mengingatkan.
Jangan Produksi Tanpa Riset Pasar
Lebih lanjut, Andi Harun mewanti-wanti agar pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dilakukan berbasis riset dan kebutuhan pasar. Ia menolak pendekatan “bangun dulu, pikir belakangan” yang bisa menimbulkan risiko overproduksi.
“Kalau air diproduksi tapi tidak terserap, maka cost operasional membengkak. Termasuk biaya perawatan dan distribusi. Semua harus dihitung secara cermat,” ujarnya.
Tekanan Layanan, Harus Siap Respon Cepat
Dengan cakupan wilayah kota yang mencapai 718 km², Andi Harun menilai Perumdam perlu memperkuat layanan publik dan komunikasi krisis. Keterlambatan pelayanan sedikit saja bisa memicu kegaduhan di masyarakat.
“Keterlambatan satu hingga dua jam saja bisa memicu kegaduhan publik. Saya minta direksi jangan defensif, tapi terbuka,” katanya.
Ia juga mengapresiasi langkah-langkah Perumdam yang telah membuka layanan online, kanal aduan digital, serta tim reaksi cepat teknis sebagai upaya modernisasi pelayanan.
Dari Pelayanan ke Entitas Bisnis Efisien
Di akhir pidatonya, Andi Harun menegaskan bahwa Perumdam Tirta Kencana harus bertransformasi menjadi entitas bisnis daerah yang adaptif, efisien, dan inovatif. Bukan sekadar penyedia air, tapi juga kontributor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saya berharap Perumdam ke depan tidak hanya berkembang, tapi tumbuh menjadi perusahaan daerah besar yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunkaltim.co.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk, ikuti Saluran Whatsapp Kaltim Expose dan google news Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
