KaltimExpose.com, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus mengupayakan akses pendidikan inklusif bagi warga miskin ekstrem lewat pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Palaran. Program ini merupakan kerja sama strategis antara Pemkot, Kementerian Sosial (Kemensos), dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Meski masih dalam tahap pengusulan dan verifikasi, sekolah ini diharapkan menjadi angin segar bagi anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA.
“Ini adalah program dari Kemensos yang didukung penuh oleh pemprov dan pemda. Pemkot menyediakan lahan, tapi keputusan akhir tetap di Kemensos,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, Selasa (29/4/2025).
Lahan Hampir 7 Hektare, Target 100 Siswa Tahap Awal
Pemkot Samarinda telah mengusulkan lahan seluas hampir 7 hektare di Palaran. Lokasi ini dinilai strategis untuk menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat di kawasan tersebut. Namun, Kemensos mensyaratkan luas lahan minimal 4 hektare untuk dapat disetujui.
Selama proses menunggu persetujuan, pemerintah telah memulai langkah konkret dengan membuka kelas sementara di Samarinda Seberang, bekerja sama dengan Yayasan Melati, dan mulai merekrut 100 siswa pertama.
“Perekrutan mengacu pada data Dinas Sosial. Fokusnya anak-anak usia SMP dan SMA dari keluarga miskin ekstrem,” jelas Novan.
Prioritas untuk Masyarakat Miskin Ekstrem
Program ini menjadi bagian dari upaya mendukung instruksi Presiden RI untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem—yakni mereka yang sama sekali belum terlayani pendidikan formal.
Menurut Novan, tantangan utama terletak pada akurasi verifikasi data dan kapasitas implementasi program. Pemerintah perlu memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tepat sasaran dan berkualitas.
“Kami ingin program ini benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan. Jangan sampai meleset dari tujuannya,” tegasnya.
Menuju Tahap Pengembangan
Setelah tahap awal berjalan sukses, Sekolah Rakyat diharap bisa diperluas cakupannya untuk menampung lebih banyak anak-anak dari keluarga tidak mampu. Namun semua masih bergantung pada verifikasi kelayakan lahan dan komitmen teknis dari Kemensos.
“Jika ini berhasil, kita akan perluas. Tapi semua masih bertahap dan butuh persetujuan dari pemerintah pusat,” tutup Novan, politisi dari Fraksi Golkar.
Artikel ini telah tayang di Tribunkaltim.co.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk, ikuti Saluran Whatsapp Kaltim Expose dan google news Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
