KaltimExpose.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong pemerataan akses informasi melalui program internet desa gratis, meskipun masih dihadapkan pada tantangan serius: 58 desa di Kaltim belum teraliri listrik. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, saat membuka Rapat Koordinasi Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian se-Kaltim di Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Kamis (15/5/2025).
Dalam sambutannya, Sri Wahyuni menyoroti masih banyaknya wilayah yang belum menikmati koneksi dasar seperti listrik, apalagi internet.
“Jangankan blankspot, koneksi listrik saja masih ada daerah yang belum punya listrik. Kita masih punya PR 58 desa yang belum teraliri listrik,” ujarnya.
Namun keterbatasan ini, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan untuk menunda keterhubungan digital masyarakat desa.
“Apakah kita harus menunggu desa itu ada aliran listriknya dulu untuk bisa mengenal dunia luar, untuk bisa berakselerasi dalam mengetahui perkembangan zaman? Tentu tidak,” tegas Sri Wahyuni.
Fiber Optic dan Tenaga Surya Jadi Solusi
Dalam program ini, pemerintah akan mengandalkan jaringan fiber optic untuk desa-desa yang memungkinkan. Namun bagi wilayah yang tidak bisa dijangkau kabel jaringan, akan dipasangkan sistem internet berbasis tenaga surya, solusi cerdas yang dapat mengatasi keterbatasan infrastruktur.
Langkah ini dinilai bukan hanya menyambungkan desa ke dunia digital, tetapi juga menekan biaya operasional internet agar lebih terjangkau.
Rapat koordinasi ini menjadi ajang untuk memetakan hambatan dan menemukan strategi kolaboratif antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota agar pelaksanaan program berjalan optimal.
“Kami berharap program provinsi ini mendapat supervisi, pendampingan, dan pengawasan dari kabupaten dan kota,” ujar Sri Wahyuni.
Pemkab Kukar Siap Dorong Transformasi Digital
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Pemkab Kutai Kartanegara, Dafip Haryanto, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Menurutnya, internet kini bukan lagi sekadar kebutuhan teknis, tetapi unsur fundamental dalam tata kelola pemerintahan modern.
“Kami percaya konektivitas yang kuat akan menjadi pondasi bagi pembangunan sektor pendidikan, ekonomi kreatif, dan sistem pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel,” kata Dafip.
Ia menambahkan, Kukar siap mendorong pembangunan infrastruktur digital hingga ke pelosok, meskipun dihadapkan pada tantangan klasik seperti sinyal lemah dan kurangnya perangkat.
Dafip pun berharap kolaborasi antara pemerintah provinsi dan sektor swasta bisa mempercepat pemerataan akses digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Sumber Portal Kaltim.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk Gabung Channel WhatsApp Kaltim Expose Whatsapp Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
