Pemkot Samarinda Lakukan Mitigasi Fiskal Setelah TKD Dipangkas, Pelayanan Publik Tetap Jadi Prioritas

KaltimExpose.com, Samarinda –Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai melakukan langkah mitigasi fiskal usai pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025. Pemangkasan tersebut berdampak signifikan terhadap keuangan daerah, dengan penurunan lebih dari separuh alokasi anggaran tahunan.
Dilansir dari Presisi, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan TKD Samarinda turun dari Rp2,7 triliun menjadi Rp1,361 triliun, atau berkurang sekitar 49 persen. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama di tengah situasi fiskal yang menantang.
“Pemkot tidak akan membuang energi untuk mengeluh. Fokus kami adalah bagaimana beradaptasi agar pelayanan publik tetap prima,” ujar Andi Harun usai rapat koordinasi bersama perangkat daerah, Kamis (16/10/2025).
Efisiensi Tanpa Mengorbankan Layanan Publik
Penurunan anggaran ini diperkirakan akan memengaruhi rencana belanja daerah tahun 2026, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Namun, Pemkot telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar dampak fiskal dapat ditekan seminimal mungkin.
Langkah efisiensi dimulai dari pengurangan belanja rutin, seperti penghapusan anggaran makan dan minum di Sekretariat Kota maupun seluruh OPD. Selain itu, perjalanan dinas akan dikurangi hingga 90 persen, kecuali yang bersifat mendesak dan berkaitan dengan kepentingan nasional.
“Efisiensi juga menyasar biaya pemeliharaan. Selama ini masih ada pemborosan, misalnya dalam penggunaan listrik dan fasilitas kantor. Kita perlu disiplin anggaran,” jelasnya.
Andi menilai, situasi ini menjadi momentum untuk menumbuhkan budaya kerja hemat dan efisien di lingkungan birokrasi.
“Kalau di rumah kita bisa hemat listrik, kenapa di kantor tidak? Ini pengingat agar kita hidup lebih disiplin,” tambahnya.
Belanja Pegawai dan Program Strategis Tetap Aman
Meski sejumlah pos anggaran mengalami penyesuaian, belanja pegawai dan program strategis Pemkot Samarinda tetap aman. Termasuk tunjangan tambahan penghasilan (TPP), gaji P3K dan non-ASN, hingga program unggulan Probebaya yang menjadi kebanggaan pemerintah kota.
“Kami sudah pastikan tidak ada pengurangan serupiah pun untuk pegawai. Program Probebaya tetap berjalan. Pemeliharaan jalan dan drainase juga tetap dilanjutkan,” tegasnya.
Selain efisiensi, Pemkot juga menyiapkan langkah jangka menengah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat.
“Masih banyak sektor pendapatan yang bisa ditingkatkan, termasuk kontribusi dari BUMD kepada APBD,” pungkasnya.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk Gabung Channel WhatsApp Kaltim Expose Whatsapp Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.