KaltimExpose.com –Ketergantungan Kalimantan Timur pada kekayaan sumber daya alam (SDA) masih menjadi realitas yang sulit dipungkiri. Meski APBD Kaltim 2026 menembus angka fantastis lebih dari Rp 20 triliun, nyatanya sektor-sektor mendasar seperti pendidikan masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Untuk itulah, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji bersama Gubernur Rudy Mas’ud menggulirkan gebrakan bernama program Gratispol, yakni inisiatif pendidikan gratis Kaltim dari jenjang SMA hingga S-3.

Saat kampanye Pilgub 2024, pasangan Rudy–Seno menemukan fakta memilukan: masih banyak anak-anak di Kaltim yang terpaksa putus sekolah karena kondisi ekonomi. Mereka lebih memilih membantu orang tua mencari nafkah ketimbang melanjutkan pendidikan.

“Itu menjadi kondisi yang miris bagi kami (Rudy-Seno) saat itu. Dan flashback saya ketika menjadi wakil ketua DPRD Kaltim, kami melihat ada anggaran yang cukup. Saya berdiskusi dengan Pak Rudy kala itu sebagai calon gubernur. Ingin mengangkat SDM (sumber daya manusia) Kaltim. Maka lahir-lah Gratispol ini,” kata Seno Aji, dikutip dari Kaltim Post saat hadir di acara Rembuk Etam, Rabu (4/6).

Data terakhir menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan tingkat SMA/SMK/MA di Kaltim masih berada di angka 72,37 persen. Padahal, provinsi kaya SDA seperti Kaltim seharusnya sudah menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama.

Gratispol tak hanya hadir sebagai program daerah, tapi juga diselaraskan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan peningkatan kualitas dan akses pendidikan nasional.

“Dengan Gratispol pendidikan gratis ini juga selaras dengan program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto. Kami bekerja keras agar anak-anak Kaltim ini (APM SMA/SMK-nya) bisa 100 persen. Dari yang rata-rata usia sekolah itu 10 tahun, menjadi minimal 12 tahun. Setelah dikalkulasi, ternyata anggaran di Kaltim juga cukup sampai pendidikan gratis hingga S-3,” ujarnya.

Seno Aji menjelaskan bahwa dengan perhitungan anggaran yang lebih matang dan kerja sama bersama tim transisi, pakar, dan perangkat daerah, Gratispol mampu membiayai 33 ribu mahasiswa pada tahun 2025, dan akan meningkat hingga 128 ribu orang pada 2026. Ini mencakup pelajar dari sekolah negeri maupun swasta.

“Dan meningkat menjadi 128 ribu orang yang akan dibiayai tahun 2026. Pada Juli ini kami akan mulai pembayaran. Tidak hanya negeri, tapi juga swasta. Dari sekolah menengah atas sampai perguruan tinggi. Memang besar anggarannya, namun kita mampu,” jelasnya.

Sebagai langkah awal, Pemprov Kaltim menggelontorkan dana Rp 750 miliar pada tahun ini. Tahun depan, angka itu melonjak menjadi Rp 2,1 triliun, yang akan diambil dari APBD 2026.

Program Gratispol ini digadang-gadang sebagai program pendidikan gratis pertama di Indonesia yang mencakup seluruh jenjang pendidikan hingga strata tiga. Seno menyebutnya sebagai fondasi baru untuk masa depan Kalimantan Timur.

“Gratispol ini sebagai fondasi baru. Dari zero to hero punya proses panjang. Selama 100 hari kerja kami jadikan sebagai tapak fondasi dan setelahnya pasti ada evaluasi. Termasuk melalui perubahan peraturan gubernur. Melalui putusan MK (Mahkamah Konstitusi) terbaru, semoga pendidikan gratis ini segera menjadi kebijakan nasional,” tutup Seno.

Dengan kebijakan progresif ini, Pemprov Kaltim tak hanya ingin mengejar ketertinggalan dari provinsi lain seperti di Pulau Jawa, tapi juga menyandingkan kualitas pendidikannya dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, hingga Brunei Darussalam.

 

Artikel ini telah tayang di kaltimpost.id.


Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk Gabung Channel WhatsApp Kaltim Expose Whatsapp Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.

Iklan