Prabowo Yakin Indonesia Bisa Hilangkan Kemiskinan, Asal Korupsi dan Penyelewengan Dihentikan
KaltimExpose.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto yakin Indonesia bisa menghilangkan kemiskinan secara tuntas apabila pemerintah dan masyarakat bersama-sama menghentikan praktik penyelewengan, penyelundupan, serta korupsi yang dinilai masih menjadi penghambat utama kesejahteraan rakyat.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan optimisme kuatnya bahwa Indonesia bisa menghilangkan kemiskinan apabila berbagai praktik buruk yang memengaruhi perekonomian diberantas secara tegas. Dilansir dari SINDOnews, pernyataan ini disampaikan dalam acara penyerahan kunci rumah FLPP dan akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025), sebagai bagian dari langkah pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut laporan yang Dilansir dari Media SINDOnews, Prabowo menyatakan bahwa agenda pengentasan kemiskinan bukan sekadar target statistik, tetapi komitmen nyata yang harus diwujudkan dengan membersihkan sistem pemerintahan dan ekonomi dari praktik yang merugikan rakyat. Ia melihat bahwa pengentasan kemiskinan harus dikaitkan dengan upaya menghentikan korupsi dan penyelewengan anggaran negara.
Presiden menyoroti berbagai bentuk penyelewengan, termasuk perdagangan gelap, penyelundupan, dan manipulasi anggaran, yang menurutnya secara langsung mengikis sumber daya negara dan memperlambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa kalau semua pihak berhenti melakukan tindakan tersebut, Indonesia akan memiliki sumber daya yang cukup untuk mengatasi persoalan kemiskinan secara lebih efektif.
Prabowo juga mengecam perilaku mark-up atau penggelembungan biaya dalam proyek pemerintah yang merugikan anggaran publik. Menurutnya, praktik semacam itu sama dengan mencuri dari rakyat karena mengurangi manfaat yang seharusnya diterima oleh warga kurang mampu.
Lebih jauh, Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama pemerintah dan lembaga penegak hukum. Ia berharap adanya peningkatan integritas aparatur negara sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan melalui anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.
Pernyataan Prabowo ini muncul di tengah berbagai upaya pemerintah menargetkan pengurangan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2029, langkah yang menunjukkan komitmen lintas sektor dalam merancang kebijakan sosial dan ekonomi secara holistik.
Pakar menyebut pernyataan presiden itu sesuai dengan target pembangunan yang melibatkan peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses layanan dasar, dan optimalisasi sumber daya nasional. Mereka menilai bahwa menekan praktik korupsi dan penyelewengan akan memperbesar ruang fiskal untuk program-program pro-rakyat seperti pembangunan rumah layak huni dan peningkatan layanan kesehatan.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di garis kemiskinan.(Allen)
