KaltimExpose.com, Samarinda – Suara para pengemudi transportasi online akhirnya didengar. Usai menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, perwakilan Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) mendapat kesempatan audiensi resmi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Aksi yang berlangsung tertib ini menjadi momen penting perjuangan para mitra driver, dengan lima tuntutan utama yang menyoroti kesejahteraan, keadilan tarif, dan perlindungan hukum.
Pemerintah Siap Kawal Tuntutan Mitra Driver ke Tingkat Pusat
Audiensi yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. Hadir pula unsur Dinas Perhubungan, Badan Kesbangpol, Satpol PP, Polresta Samarinda, serta perwakilan Grab dan Gojek. Sementara itu, Maxim absen tanpa keterangan, yang kemudian menuai sorotan serius dari peserta audiensi.
Dalam pertemuan tersebut, para driver menyampaikan keresahan mengenai:
- Tarif dasar yang semakin rendah
- Promosi aplikator yang justru merugikan mitra
- Minimnya perlindungan hukum terhadap pengemudi
“Kami sudah berulang kali dimediasi, tapi aplikator tetap mengabaikan. Kami mohon Pemerintah bertindak tegas,”
tegas Lukman, juru bicara AMKB.
Wagub Kaltim: Jika Perlu, Operasional Aplikator Akan Kami Hentikan
Menanggapi aspirasi tersebut, Wagub Seno Aji menyampaikan komitmen penuh dari Pemprov untuk mengawal tuntutan para mitra driver.
“Kami akan kirim surat resmi ke Kementerian Perhubungan RI. Jika aplikator tidak mematuhi regulasi daerah, kami tak segan hentikan operasional mereka di Kalimantan Timur,”
ujarnya.
Bukan hanya itu, draf tuntutan AMKB juga akan ditandatangani resmi oleh pihak Pemprov Kaltim sebagai bentuk legitimasi. Bahkan, Seno menyatakan kesiapannya memfasilitasi perwakilan AMKB ke Jakarta agar suara mereka bisa langsung didengar oleh Kemenhub dan pihak terkait di tingkat nasional.
Maxim Mangkir, Pemprov Siap Tindak Tegas Aplikator Abai
Ketidakhadiran Maxim tanpa konfirmasi menjadi perhatian khusus. Wagub Seno menyayangkan sikap tersebut, mengingat forum resmi ini merupakan ruang legal untuk menyelesaikan persoalan secara konstruktif.
“Sikap abai terhadap forum resmi seperti ini tidak bisa dibiarkan. Jika terus berulang, kami bisa merekomendasikan penghentian operasionalnya di daerah,”
tegas Seno.
Massa Puas, Bubarkan Diri Secara Damai
Audiensi berlangsung lebih dari satu jam dan ditutup dengan pernyataan tegas dari Wakil Gubernur langsung di hadapan massa yang masih menunggu di halaman kantor.
“Kita tidak ingin para pekerja digital di Kaltim terus menjadi korban sistem. Kami akan perjuangkan ini,”
seru Seno disambut tepuk tangan dan yel-yel dukungan dari peserta aksi.
Massa AMKB kemudian membubarkan diri dengan tertib, menandai berakhirnya aksi yang menjadi titik balik perjuangan kesejahteraan mitra transportasi online di Kalimantan Timur.
Dalam pernyataan penutupnya, AMKB berharap langkah-langkah yang dijanjikan Pemprov Kaltim bukan sekadar catatan manis di ruang audiensi. Mereka mendesak agar segera ada langkah nyata berbasis regulasi.
“Kami tidak hanya bicara soal tarif, tapi soal hidup yang layak. Kami ajak seluruh mitra di Indonesia tetap solid, suarakan hak secara damai dan konstitusional,”
ungkap salah satu koordinator aksi.
Sumber Portal Kaltim.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk Gabung Channel WhatsApp Kaltim Expose Whatsapp Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
