Pemkot Samarinda Butuh Rp850 Miliar untuk 10 Unit Pompa Air Atasi Banjir
KaltimExpose.com, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda tengah mempersiapkan anggaran besar sebesar Rp850 miliar untuk membeli minimal 10 unit pompa air sebagai langkah strategis dalam mengatasi masalah banjir yang sering melanda kota ini. Proyeksi anggaran tersebut menjadi topik utama yang dibahas Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sebagai solusi pengendalian banjir yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Angka yang cukup fantastis ini belum termasuk biaya pembebasan lahan yang juga diperkirakan akan memakan dana tidak sedikit. Oleh sebab itu, Andi Harun berencana mengajukan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat demi memastikan proyek ini dapat terlaksana optimal.
“Saya akan bertemu langsung dengan Menteri PUPR dan Kementerian terkait lainnya agar program ini mendapat dukungan anggaran pusat,” tegas Andi Harun, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menyelesaikan persoalan banjir yang kompleks ini.
Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa hanya dilakukan secara parsial atau berfokus pada solusi jangka pendek. “Persoalan ini bukan sekadar soal teknis atau anggaran, tapi juga menyangkut faktor sosial dan kebutuhan koordinasi antarwilayah yang kuat,” ujarnya.
Tak hanya pembangunan pompa air, ada sejumlah proyek lain yang dianggap mendesak, seperti pengerjaan pemancangan sepanjang Sungai Karang Mumus yang membutuhkan dana hingga Rp900 miliar. Selain itu, pengerukan sedimentasi di Waduk Benanga dan penyediaan lahan untuk relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai juga menjadi prioritas.
Fenomena banjir yang terjadi di Loa Janan Ilir belum lama ini menjadi alarm keras. Air naik hingga mencapai dada hingga leher orang dewasa dan berlangsung selama 3-4 hari, menimbulkan dampak yang signifikan bagi warga.
Andi Harun mengungkapkan, selain intensitas hujan yang tinggi, banjir di Samarinda juga diperparah oleh limpasan air dari kawasan Purwajaya di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang diduga terkait aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
“Kalau airnya hanya dari Samarinda, program kita sekarang sebenarnya sudah cukup bisa mengatasi. Tapi karena ada limpasan dari luar wilayah, daya tampung kita jadi melebihi kapasitas,” jelasnya.
Koordinasi formal antara Pemerintah Kota Samarinda dan Kabupaten Kukar sejauh ini masih belum berjalan. Namun, Pemkot Samarinda berencana membuka komunikasi segera setelah Bupati dan Wakil Bupati Kukar terpilih resmi dilantik. Andi Harun juga berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berperan sebagai fasilitator kerja sama lintas wilayah ini.
“Ini zamannya kerja sama antarwilayah. Kita perlu duduk bersama untuk memikirkan solusi, karena ada hal-hal yang bisa kita integrasikan,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di pusaranmedia.com.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk Gabung Channel WhatsApp Kaltim Expose Whatsapp Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
