KaltimExpose.com, Sangatta –Pemerataan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bakal memasuki babak baru. Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi menyusun strategi besar untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur dasar antara desa dan kota, lewat skema multiyears project yang mulai digulirkan pada 2026.
Dalam konferensi pers usai menghadiri ajang penghargaan Explore Potensi Desa 2025 di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Senin (19/5/2025), Mahyunadi menegaskan bahwa pembangunan jalan, air bersih, dan listrik akan menjadi fokus utama di periode kepemimpinan 2025–2030.
“Wilayah Kutim itu sangat luas dengan medan yang menantang. Banyak effort yang dibutuhkan untuk menjangkau semua desa,” ujar Mahyunadi.
Ia menilai, ketimpangan infrastruktur bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut laju urbanisasi, kesenjangan sosial, hingga akses terhadap layanan dasar. Karena itu, multiyears menjadi solusi strategis untuk mengakselerasi proyek prioritas yang selama ini terhambat anggaran tahunan.
Mahyunadi menyebutkan sejumlah titik krusial yang akan jadi prioritas, seperti ruas Senambah-Ngayau (Muara Bengkal), Kelinjau Ilir-Senyiur (Muara Ancalong), Long Bentuq (Busang), serta jembatan penghubung di Kaubun. Termasuk pula jalan penghubung sepanjang 17,47 km dari Dusun Seliung ke Tanjung Mangkalihat (Sandaran).
“Kalau nunggu betonisasi, bisa lama. Tapi kita bisa lakukan perbaikan darurat. Perusahaan-perusahaan setempat sangat kooperatif, tinggal bagaimana kita membangun komunikasi yang baik,” jelasnya.
Pemkab Kutim juga akan menggenjot elektrifikasi desa terpencil dengan pendekatan inovatif. Di luar skema PLN, solusi seperti panel surya komunal, tenaga mikrohidro, biomassa sawit, hingga pemanfaatan daya lebih dari pabrik kelapa sawit akan dikembangkan.
“Medan berat, jauh dari pusat distribusi. Kita harus berpikir di luar skema konvensional,” tegas Mahyunadi.
Ia mengajak semua pihak untuk bersinergi: pemerintah, PLN, BUMN, swasta, hingga masyarakat. “Kalau hanya andalkan APBD, kita butuh puluhan tahun,” tambahnya.
Selain jalan dan listrik, air bersih juga menjadi agenda prioritas. Banyak desa masih bergantung pada sungai atau tadah hujan yang tidak higienis.
“Kita ingin warga Kutim di mana pun tinggal punya hak yang sama atas infrastruktur dasar. Ini bukan soal proyek, tapi soal keadilan,” pungkas Mahyunadi.
Langkah terobosan Pemkab Kutim ini menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks nasional, pendekatan ini bisa menjadi model pembangunan di wilayah berkarakter geografis sulit lainnya.
Sumber Prokopim Kutim.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk Gabung Channel WhatsApp Kaltim Expose Whatsapp Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
