Megawati Soekarnoputri Kritik Penguasa yang Belokkan Sejarah dan Gunakan Hukum untuk Kekuasaan
KaltimExpose.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, kembali menegaskan pentingnya menjaga kemurnian sejarah dan kedaulatan rakyat dalam peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Dalam pidatonya di hadapan kader partai di Lapangan Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Megawati mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pihak-pihak yang mencoba membelokkan sejarah dan menggunakan kekuasaan untuk menggantikan kedaulatan rakyat.
“Topangan kemerdekaan yang diletakkan pada kedaulatan rakyat mencoba diganti dengan kedaulatan kekuasaan,” ujar Megawati, yang berbicara dengan nada tegas tanpa menyebutkan secara jelas siapa yang dimaksud sebagai pihak yang melakukan upaya tersebut.
Dalam pidato tersebut, Megawati juga mengkritik bagaimana hukum telah digunakan sebagai alat intimidasi, bukan sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang hakiki. “Pemaknaan atas hukum telah digeser, dari hak keadilan yang hakiki menjadi alat intimidasi,” katanya. Menurutnya, produk hukum saat ini cenderung didasarkan pada legalitas prosedural tanpa mempertimbangkan falsafah hukum dan kegunaannya bagi kepentingan rakyat.
Megawati juga menyinggung bagaimana konstitusi, sebagai landasan pokok bernegara, telah diutak-atik oleh pihak penguasa untuk kepentingan tertentu. “Konstitusi yang harusnya menjadi landasan pokok untuk dijalankan dengan selurus-lurusnya ternyata bisa seenaknya dibelokkan arahnya,” ucap putri Proklamator Bung Karno tersebut.
Dalam pidatonya, Megawati menggambarkan upaya-upaya ini sebagai bagian dari gerakan sistematis yang bertujuan mengubah watak kedaulatan rakyat menjadi populis, namun yang paling memprihatinkan, menurutnya, adalah ketika rakyat merasa takut dalam kehidupan sehari-hari akibat perubahan ini.
Megawati mengingatkan bahwa hukum seharusnya digunakan untuk kemaslahatan orang banyak, bukan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. “Hukum itu adalah digunakan bagi kemaslahatan orang banyak, bukan bagi mereka yang ingin berkuasa,” tegas Megawati, memberikan pesan yang kuat kepada para penguasa.
Pidato Megawati ini muncul di tengah ketegangan yang dilaporkan antara dirinya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama terkait dengan Pilpres 2024 dan beberapa kasus hukum yang melibatkan kader PDIP. Ketegangan ini pertama kali diangkat oleh Majalah Tempo dalam laporan utama berjudul ‘Konflik Terbuka Jokowi – Mega’ pada 5 Agustus 2024, yang mengungkap persaingan antara kedua tokoh tersebut.
Ketegangan antara Jokowi dan Megawati dikabarkan semakin memuncak, terutama setelah beberapa langkah politik dan hukum yang diambil oleh Istana, yang dianggap oleh PDIP sebagai upaya untuk melemahkan partai dan mengontrol jalannya Pilpres 2024. Persaingan politik ini, yang mencakup berbagai isu mulai dari Pilkada hingga penggunaan hukum terhadap kader PDIP, menjadi babak baru dalam hubungan antara Jokowi dan Megawati.
Artikel tayang di Tempo.co.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk, ikuti Saluran Whatsapp Kaltim Expose dan google news Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
