Mahasiswa Desak Tim Investigasi Dugaan Makar, PDIP Sebut Kericuhan Lebih Parah dari 1998
KaltimExpose.com, Jakarta – Mahasiswa mendesak Presiden Prabowo membentuk tim investigasi dugaan makar usai kericuhan akhir Agustus. Isu ini semakin menguat setelah senior PDIP Hendrawan Supratikno menyebut dampak kerusuhan tersebut lebih besar dibanding peristiwa 1998.
Dilansir dari DetikNews, Minggu (7/9/2025), Hendrawan menilai publik masih bertanya-tanya soal aktor politik di balik kericuhan. Ia menyinggung adanya indikasi sponsor dana, komando pergerakan terstruktur, hingga mobilisasi di ranah digital.
“Sampai sekarang masyarakat terus bertanya-tanya, kekuatan dan kepentingan politik mana saja yang bermain, siapa sponsor dana pergerakan yang meluas ini, siapa yang memberi komando pergerakan yang mempertontonkan mobilitas terstruktur ini, termasuk yang bermain di dunia digital, dan mengapa semua ini terjadi? Dari skala kerusakan yang ditimbulkan, rangkaian demo akhir Agustus tersebut lebih besar dari 1998,” ujar Hendrawan.
Menurutnya, bangsa yang besar harus berani mengakui kesalahan. Ia menilai pembentukan tim independen akan menjadi langkah penting bagi demokrasi.
“Dalam sistem demokrasi, transparansi dan akuntabilitas memang harus terus dijaga. Pembentukan Tim Independen tersebut, jika bekerja dengan integritas tinggi, akan menjadi vitamin demokrasi dan lampu penerang nurani bangsa,” imbuhnya.
Hendrawan menambahkan, momentum kericuhan kali ini seharusnya dijadikan refleksi untuk kembali pada cita-cita proklamasi dan reformasi.
Mahasiswa Tekan Presiden
Sebelumnya, aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI dan Cipayung Plus bertemu dengan Mensesneg Prasetyo Hadi serta Mendiktisaintek Brian Yuliarto di Istana Presiden, Kamis (4/9/2025). Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan dua tuntutan utama: pengesahan RUU Perampasan Aset dan pembentukan tim investigasi dugaan makar.
“Pertama, mungkin kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Namun mungkin untuk hari ini, kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” kata Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap.
Ketua BEM UPNVJ, Kaleb Otniel Aritonang, menambahkan bahwa aspirasi mahasiswa yang viral dengan tagar 17+8 juga sudah disampaikan dalam audiensi tersebut.
“Tadi sudah sampaikan oleh kawan-kawan yang masuk dalam dengan Pak Mensesneg dan Pak Mendikti bahwasannya 17+8 harus bisa diakomodir dan Pak Mendikti dan Pak Mensesneg pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini 17+8,” ujar Kaleb.
Ia menegaskan, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk menjunjung tinggi supremasi sipil.
“Dan kami, sekali lagi BEM SI kerakyatan, juga menekankan bahwasannya pemerintah eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak, seperti itu,” imbuhnya.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk Gabung Channel WhatsApp Kaltim Expose Whatsapp Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
