Ekonomi RI Dinilai Darurat, Luhut Respons 7 Desakan Aliansi Ekonom Indonesia
KaltimExpose.com –Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) menilai kondisi perekonomian nasional tengah berada dalam situasi darurat. Untuk itu, mereka menyampaikan tujuh desakan kepada pemerintah agar segera mengambil langkah penyelamatan.
Dilansir dari DetikFinance, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan langsung merespons dengan mengundang perwakilan AEI ke kantornya, Jumat (12/9/2025). Pertemuan tersebut menjadi forum dialog terbuka bagi para ekonom untuk menyampaikan analisis dan masukan mengenai arah kebijakan ekonomi Indonesia.
Luhut: Pemerintah Butuh Masukan Ekonom
Dalam sambutannya, Luhut menegaskan pemerintah memandang ekonom sebagai mitra strategis dalam memperkuat kebijakan. Ia meminta kalangan akademisi dan praktisi ekonomi aktif memberikan solusi berbasis data.
“Masukan Bapak dan Ibu sangat dibutuhkan, apakah kami di pemerintah sudah on the right track atau belum. Saya butuh feedback dari Bapak Ibu semuanya untuk menjadi bahan diskusi kami di pemerintahan. Saya ucapkan terima kasih kepada para ekonom atas masukan yang diberikan,” ujar Luhut.
Ia menambahkan, pemerintah telah menindaklanjuti sebagian desakan, di antaranya melalui deregulasi kebijakan, percepatan digitalisasi lewat sistem Online Single Submission (OSS), serta rencana digitalisasi penyaluran bantuan sosial.
Luhut juga menyebut adanya relokasi sejumlah perusahaan garmen dan alas kaki dari luar negeri yang berpotensi menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru, seiring negosiasi tarif dengan Amerika Serikat.
Ekonom Dorong Deregulasi dan Reformasi
AEI menyoroti perlunya deregulasi perizinan, lisensi, serta penyederhanaan birokrasi yang masih dianggap menghambat iklim usaha dan investasi. Mereka menilai penyederhanaan aturan sangat penting untuk memperkuat daya saing usaha lokal.
“Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan kami secara langsung. Ini adalah diskusi yang produktif, dan kami berharap agar desakan yang disusun perlu dijadikan pertimbangan pemerintah dalam pembuatan kebijakan ke depan,” ujar perwakilan AEI, Jahen F. Rezki.
Tujuh Desakan AEI
Berikut daftar lengkap tujuh desakan AEI kepada pemerintah:
Perbaiki misalokasi anggaran dan kurangi porsi belanja program populis Rp1.414 triliun (37,4% APBN 2026) agar lebih proporsional pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga medis maupun guru.
Kembalikan independensi dan transparansi lembaga negara (BI, BPS, BPK, DPR, KPK) dari intervensi politik.
Hentikan dominasi negara yang dianggap melemahkan perekonomian lokal, termasuk peran berlebihan BUMN, TNI, Polri, dan Danantara.
Lakukan deregulasi kebijakan, cabut aturan diskriminatif seperti TKDN dan kuota impor, sederhanakan perizinan, serta berantas praktik ilegal di sektor ekstraktif.
Prioritaskan penanganan ketimpangan, perkuat perlindungan sosial, konversi subsidi energi ke bantuan tunai, berdayakan UMKM, dan berantas judi online lintas negara.
Kembalikan proses kebijakan berbasis bukti, hentikan program populis yang membebani fiskal seperti Makan Bergizi Gratis, hilirisasi, subsidi energi, hingga Koperasi Desa Merah Putih.
Tingkatkan kualitas institusi, tata kelola, serta demokrasi dengan memberantas konflik kepentingan dan praktik rente.
AEI diketahui menaungi 383 ekonom dan 283 pemerhati ekonomi yang aktif menyuarakan masukan kebijakan publik.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk Gabung Channel WhatsApp Kaltim Expose Whatsapp Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
