Langkah Wali Kota Samarinda Cegah Kelangkaan BBM, Bongkar Modus Nakal SPBU
KaltimExpose.com, Samarinda –ÂMenyikapi isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat mencuat di Balikpapan, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, bertindak cepat dengan menemui pihak Pertamina, Jumat (23/5/2025). Pertemuan informal ini digelar sebagai langkah antisipatif agar kejadian serupa tak terjadi di ibu kota Kalimantan Timur tersebut.
“Utamanya itu tidak ada rapat, ngobrol santai untuk antisipasi supaya tidak terjadi situasi seperti terjadi tempat lain, kelangkaan apalagi kekosongan,” ujar Andi Harun kepada awak media, Jumat (23/5/2025), dikutip dari Kompas.com.
Dalam pertemuan yang dikemas secara santai itu, Andi Harun menekankan pentingnya menjaga ketersediaan stok BBM di SPBU Samarinda. Ia mengaku sudah memeriksa langsung data distribusi dan memastikan suplai masih dalam kategori aman.
Namun, isu kelangkaan bukan satu-satunya yang menjadi sorotan. Wali kota juga menyinggung praktik pengetapan BBM di SPBU yang dianggap masih marak terjadi. Ia mempertanyakan lemahnya pengawasan, terutama pada sistem barcode yang seharusnya menjadi pengendali distribusi BBM subsidi.
“Kami cek data. Oke, aman. Nah, saya pergunakan juga kesempatan untuk evaluasi yang lain. Misalnya, pengetapan di SPBU masih ada kan? Kenapa bisa terjadi?” ungkapnya.
Menurutnya, sistem barcode yang digunakan saat ini ternyata belum sepenuhnya aman dari manipulasi. Oknum tertentu disebut bisa memalsukan barcode agar satu kendaraan dapat mengisi BBM berkali-kali di satu SPBU.
“Sistem ini bagus, tapi ada oknum yang jahil memanfaatkan celah kekurangan barcode ini sehingga dia bisa bikin barcode lain. Sehingga satu mobil pengetap itu bisa ngisi di satu SPBU sampai 3-4 kali,” jelas Andi Harun.
Persoalan lain yang mencuat adalah keterbatasan fasilitas pengawasan di sebagian besar SPBU. Dari total 30 SPBU yang ada di Samarinda, hanya dua yang dilengkapi sistem canggih seperti deteksi kendaraan dan dokumentasi visual secara detail.
“Kita bertanya, itu apa enggak bisa dideteksi di SPBU? Yang lengkap sistemnya, termasuk gambar sampai detail kendaraannya hanya 2 SPBU. Ada 28 yang lain karena jumlah SPBU kita 30, itu enggak punya alat. Mereka rata-rata punya CCTV, tapi kan sulit untuk kita akses,” bebernya.
Guna memperkuat sistem pengawasan, Andi mengusulkan agar Pemerintah Kota terlibat dalam pemasangan kamera CCTV yang dapat diakses publik. Hal ini diharapkan dapat mendorong transparansi serta memperkuat penegakan hukum di lapangan.
“Saya punya pertimbangan bagaimana kalau pemerintah kota ikut ngambil bagian pasang CCTV yang bisa diakses langsung oleh publik. Berarti bisa diakses langsung oleh pihak Polri dan Kejaksaan di bidang penegakan hukumnya. Bukan untuk apa-apa, untuk kita semakin memperbaiki tata kelola BBM kita di Kota Samarinda,” tegasnya.
Andi juga menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar tindakan reaktif, tetapi sebagai bentuk evaluasi berkelanjutan terhadap sistem distribusi BBM di Samarinda.
“Kalau kita enggak mau mengakui lemah, maka kita akan selalu menganggap apa yang kita lakukan selalu sempurna, padahal masih banyak kekurangannya,” pungkasnya.
Terkait gagasan pemasangan CCTV publik tersebut, Wali Kota menyebut akan segera menindaklanjuti dan mengkaji pelaksanaannya bersama instansi terkait.
Sementara itu, Kompas.com masih berupaya mendapatkan pernyataan resmi dari pihak Pertamina terkait pertemuan ini dan langkah-langkah lanjutan yang mungkin diambil.
Artikel ini telah tayang di kompas.com.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk Gabung Channel WhatsApp Kaltim Expose Whatsapp Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
