Istana Tegaskan Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh Tak Akan Gunakan Dana APBN

Purbaya menolak jika utang Whoosh dibayar APBN karena itu merupakan tanggung jawab BPI Danantara Indonesia yang menaungi proyek tersebut. (Foto: AFP/TIMUR MATAHARI – cnnindonesia.com)

KaltimExpose.com, Jakarta –Pemerintah memastikan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup utang proyek kereta cepat Whoosh. Penegasan ini disampaikan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak wacana pembayaran utang tersebut menggunakan dana negara.

Dilansir dari CNN Indonesia, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana memakai APBN untuk membayar kewajiban keuangan proyek kereta cepat yang dioperasikan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Ia menambahkan, pemerintah tengah mencari alternatif pembiayaan agar tidak membebani kas negara.

“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema, ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujarnya seusai rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Minggu malam (12/10), dikutip dari Antara.

Namun, Prasetyo menegaskan bahwa isu utang proyek Whoosh tidak menjadi pembahasan utama dalam rapat tersebut.
“Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” katanya.

Pemerintah Dorong Pengembangan Jaringan Kereta Cepat

Lebih lanjut, Prasetyo menilai proyek kereta cepat Whoosh memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung. Pemerintah pun membuka peluang memperluas jaringan kereta cepat hingga ke kota lain.

“Justru, kita ingin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” tuturnya.

Menkeu Purbaya Tegas Tolak Pembayaran Utang KCIC Lewat APBN

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa utang proyek Whoosh seharusnya menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, bukan dibebankan pada APBN.

“Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi untuk masalah itu. Nanti begitu ada, saya di jumpa pers mingguan akan kasih tahu updatenya seperti apa,” kata Purbaya melalui Zoom dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jumat (10/10).

Purbaya menjelaskan bahwa hingga kini Kementerian Keuangan belum menerima usulan resmi terkait rencana agar sebagian utang PT KCIC ditanggung negara. Ia juga menilai Danantara memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menyelesaikan kewajiban tersebut tanpa perlu bergantung pada APBN.

“Kalau di bawah Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak seharusnya terus menanggung beban proyek yang dikelola secara korporasi.
“Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak, ya semuanya ke kita lagi termasuk dividennya,” tegasnya.

Batas Jelas Antara Sektor Swasta dan Pemerintah

Lebih jauh, Purbaya menyoroti pentingnya pemisahan tanggung jawab antara pemerintah dan sektor swasta. Ia menilai skema pembiayaan proyek seperti Whoosh harus memiliki batas jelas agar tidak terjadi tumpang tindih.

“Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government. Posisi saya sekarang yang saya tahu seperti mana saya belum disusunin sama mereka,” ujarnya menutup pernyataan.

BPI Danantara Siapkan Dua Opsi Solusi Utang

Sebelumnya, BPI Danantara mengusulkan dua opsi penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang membebani neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Dua opsi tersebut adalah penyertaan modal tambahan kepada KAI atau penyerahan aset infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.

Sebagai informasi, proyek KCJB dijalankan oleh PT KCIC, perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan mitra asal China. Sekitar 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank, sedangkan sisanya disokong modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.


Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk Gabung Channel WhatsApp Kaltim Expose Whatsapp Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.

Iklan