KaltimExpose.com, Samarinda –DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyuarakan desakan kuat agar Pemerintah Provinsi menambah bantuan keuangan (bankeu) dalam anggaran tahun depan. Desakan ini muncul menyusul lambannya progres pembangunan jalan di dua wilayah strategis, yakni Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU)—yang menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Abdurahman KA, menyatakan bahwa alokasi bankeu yang ada saat ini, meski sudah mencapai lebih dari Rp200 miliar, belum mampu mengimbangi kebutuhan mendesak infrastruktur jalan di kedua kabupaten tersebut.

“Bankeu untuk 2025 ini sekitar Rp200 miliar lebih. Tapi ini belum cukup untuk menjawab kebutuhan pembangunan jalan yang mendesak, apalagi di dua daerah penyangga IKN,” ujarnya, dikutip dari TribunKaltim.co, Jumat (23/5/2025).

Menurutnya, percepatan pembangunan jalan bukan hanya urusan lokal, melainkan bagian integral dari kesiapan logistik dan mobilitas nasional dalam mendukung pengembangan IKN. Bila pembangunan di PPU dan Paser terhambat, dampaknya bisa langsung terasa pada progres IKN.

“Kalau dua kabupaten penyangga ini lambat pembangunannya, efeknya ke IKN juga lambat. Maka bankeu harus ditambah dan tepat sasaran,” tegasnya.

Di wilayah Paser, saat ini hanya terdapat dua ruas jalan yang berstatus jalan provinsi, yakni Janju–Jone–Pondong Baru dan Kerang–Tanjung Aru. Meski kondisinya relatif baik, terdapat delapan ruas lain yang belum mendapat perhatian maksimal karena tidak masuk dalam kewenangan provinsi.

“Total kebutuhan anggaran untuk peningkatan delapan ruas jalan tersebut diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun menurut data dari Dinas PU Paser,” ungkap Abdurahman.

Sementara itu, di PPU, ruas Ambulu–Minung menjadi perhatian karena kualitas jalannya belum optimal. Meski telah diperbaiki, akses ini masih butuh suntikan anggaran tambahan agar benar-benar fungsional untuk mendukung konektivitas IKN.

Abdurahman menekankan pentingnya konsistensi dukungan anggaran dari provinsi. Ia mengingatkan, meski kondisi jalan provinsi di Paser hampir seluruhnya dalam kondisi baik, pembangunan di daerah penyangga tidak boleh diabaikan.

“Kita perlu pemerataan perhatian. Jangan karena jalan provinsi di Paser hampir 100 persen mantap, lalu tidak ada lagi alokasi. Pembangunan di daerah penyangga harus tetap dikawal,” katanya.

Ia juga berharap agar status jalan non-provinsi bisa segera dinaikkan, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan pembangunan. Bila tidak memungkinkan dalam waktu dekat, skema bankeu dinilai sebagai solusi transisi paling realistis.

Dengan adanya tujuh legislator yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) PPU dan Paser, pihak DPRD menyatakan komitmennya untuk terus mendorong perhatian anggaran lebih besar ke wilayah strategis tersebut.

“Ini bukan cuma soal dapil, tapi soal posisi Kaltim sebagai daerah masa depan Indonesia. Maka kita semua wajib memastikan infrastruktur dasar, seperti jalan, benar-benar siap,” pungkas Abdurahman.

 

Artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co.


Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk Gabung Channel WhatsApp Kaltim Expose Whatsapp Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.

Iklan