Bontang Perkuat Pelayanan Antar Kerja: Wawali Tegaskan Prioritas Atasi Pengangguran
KaltimExpose.com, Bontang – Pemerintah Kota Bontang menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas Pelayanan Antar Kerja sebagai langkah strategis menekan angka pengangguran dan memperkuat pasar kerja daerah.
Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) menggelar Sosialisasi Pelayanan Antar Kerja pada Senin (17/11) di Auditorium 3D. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, dan dihadiri puluhan perwakilan perusahaan serta pemangku kepentingan sektor ketenagakerjaan.
Dilansir dari PPID Kota Bontang, kegiatan tersebut bertujuan memperkuat proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja melalui pemahaman mendalam terhadap mekanisme Pelayanan Antar Kerja yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018. Selain meningkatkan kolaborasi pemerintah–dunia usaha, forum ini juga diharapkan mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks.
Dalam sambutannya, Agus Haris menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran.
“Sektor ketenagakerjaan selalu menjadi perhatian masyarakat karena pengaruhnya sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Tantangan dunia kerja semakin besar. Kita membutuhkan tenaga kerja yang terdidik, kompeten, dan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Profesionalisme menjadi kunci agar tenaga kerja kita dapat bersaing secara optimal,” ujarnya.
Agus Haris menyoroti adanya kesenjangan informasi antara pencari kerja dan perusahaan sebagai faktor yang turut memengaruhi tingginya angka pengangguran, termasuk di Bontang. Ia menyebut banyak perusahaan kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai, sementara pencari kerja membutuhkan akses informasi pasar kerja yang lebih akurat.
“Permasalahan ini juga terjadi di Kota Bontang, di mana jumlah pengangguran masih tergolong tinggi akibat terbatasnya lapangan kerja dan peluang usaha. Melalui sosialisasi ini saya berharap seluruh peserta benar-benar aktif bertanya dan berdiskusi agar memahami isu ketenagakerjaan secara utuh,” ucapnya.
Menurutnya, Pelayanan Antar Kerja memiliki peran strategis dalam memastikan proses rekrutmen berjalan sesuai aturan, sekaligus menghindari potensi friksi antara perusahaan dan tenaga kerja. Dengan memahami prosedur Pelayanan Antar Kerja, seluruh pihak diharapkan dapat meningkatkan transparansi, keterbukaan informasi, serta pemerataan kesempatan kerja.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang Asdar Ibrahim, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Heri Tri Admojo, Kepala BPS Kota Bontang Nur Wahid, serta para camat dan lurah. Para pemangku kebijakan ini memberikan dukungan penuh terhadap penguatan Pelayanan Antar Kerja sebagai fondasi pasar kerja yang lebih sehat.
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Bontang, Lukmanul Hakim, dalam laporannya menyampaikan bahwa Disnaker telah mengundang 100 perusahaan, meski tingkat kehadiran berada di kisaran 60 persen.
“Kegiatan ini digelar untuk memperkuat proses penempatan dan rekrutmen tenaga kerja, sekaligus memastikan seluruh pihak memahami hak, kewajiban, dan sanksi sebagaimana diatur dalam Perda,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa implementasi Pelayanan Antar Kerja yang tepat dapat membantu perusahaan memperoleh tenaga kerja sesuai kualifikasi, while pencari kerja mendapatkan kepastian prosedur serta akses informasi lowongan yang lebih terbuka.
Melalui sosialisasi tersebut, Disnaker Bontang berharap seluruh perusahaan turut memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem Pelayanan Antar Kerja yang efektif. Kolaborasi ini dianggap penting agar proses penempatan tenaga kerja menjadi lebih efisien, seimbang, dan berkeadilan.
Selain itu, peningkatan kualitas Pelayanan Antar Kerja juga dinilai mampu mengurangi kesenjangan informasi yang selama ini menjadi kendala utama dalam pasar kerja. Dengan pemahaman yang sama antara pemerintah, perusahaan, dan pencari kerja, proses rekrutmen dapat berjalan lebih cepat dan akurat.
Pemerintah Kota Bontang menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan Pelayanan Antar Kerja sebagai instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui forum-forum edukatif, pemerintah berupaya memastikan akses informasi tenaga kerja semakin inklusif dan mudah dijangkau masyarakat.
Disnaker berharap, dengan penguatan Pelayanan Antar Kerja, Kota Bontang dapat menciptakan pasar kerja yang lebih informatif, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja yang kompeten sesuai perkembangan zaman.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk Gabung Channel WhatsApp Kaltim Expose Whatsapp Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
