Bapenda Kukar Awasi Penetapan dan Pembayaran PBB P2 di Muara Muntai untuk Optimalkan PAD
KaltimExpose.com, Tenggarong – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar pengawasan penetapan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Muara Muntai, Rabu-Kamis (12-13/11/2025). Kegiatan ini bertujuan memastikan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah.
Kepala Bapenda Kukar, Bahari Joko Susilo (BJS), menegaskan bahwa pengawasan ini merupakan aksi nyata untuk memastikan proses penetapan dan pembayaran PBB P2 sesuai ketentuan berlaku.
“Ini sebagai aksi nyata mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak, dalam hal ini Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,” ujar BJS, yang akrab disapa Pak Joko.
Dilansir dari Koran Kaltim, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen penetapan dan pembayaran PBB P2, verifikasi data, serta koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh sekaligus mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PBB P2.
Pengawasan PBB memiliki beberapa tujuan strategis, antara lain:
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD): PBB merupakan sumber potensial bagi pemerintah daerah. Pengawasan efektif membantu mengidentifikasi objek pajak yang belum terdaftar atau nilai pajaknya belum diperbarui, sehingga meningkatkan penerimaan untuk pembangunan dan pelayanan publik.
- Penegakan keadilan: Dengan pengawasan, semua wajib pajak diperlakukan setara, mengurangi potensi ketidakadilan antara WP yang patuh dan yang lalai.
- Akurasi data dan penetapan: Pengawasan memastikan data objek PBB mutakhir dan penilaiannya akurat, sehingga pembayaran pajak adil sesuai kondisi riil di lapangan.
- Dukungan perencanaan pembangunan: Kepastian penerimaan PBB memungkinkan pemerintah daerah menyusun anggaran dan program pembangunan jangka panjang secara lebih stabil.
- Peningkatan pelayanan publik: Dana PBB digunakan untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga keberadaan pengawasan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
BJS menambahkan bahwa pengawasan juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk mencegah kebocoran atau penyelewengan dana pajak, baik yang disengaja maupun akibat kesalahan administrasi.
“Dengan terlaksananya kegiatan pengawasan di Kecamatan Muara Muntai, kami Bapenda mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah setempat. Salam BJS Bapenda Jaya Selalu untuk Kukar Idaman Terbaik,” pungkasnya.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk Gabung Channel WhatsApp Kaltim Expose Whatsapp Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
