Angka Kemiskinan di Berau Turun, BPS Catat 12,35 Ribu Warga Masih Tergolong Miskin
KaltimExpose.com, Tanjung Redeb – Persentase penduduk miskin di Kabupaten Berau menurun menjadi 5,08 persen per Maret 2024. Berdasarkan data BPS, jumlah ini setara dengan 12,35 ribu orang dan dipengaruhi faktor garis kemiskinan, indeks kedalaman, indeks keparahan, bantuan sosial, serta data DTKS yang digunakan pemerintah.
Dilansir dari Berau Post, Badan Pusat Statistik (BPS) Berau mencatat penurunan angka kemiskinan sebesar 0,46 persen poin dibanding periode yang sama pada 2023. Kepala BPS Berau, Yudi Wahyudin, mengungkapkan jumlah penduduk miskin di Bumi Batiwakkal berkurang sekitar 910 orang.
“Angka ini menurun sekitar 910 orang dibandingkan Maret 2023,” ujarnya.
Meski demikian, Yudi menyoroti kenaikan dua indikator lain, yakni indeks kedalaman kemiskinan yang naik menjadi 0,41 (naik 0,25 poin) dan indeks keparahan yang meningkat menjadi 0,07. Garis kemiskinan juga tercatat naik menjadi Rp 731.250 per kapita per bulan, dibandingkan Rp 677.819 pada Maret 2023.
Menurutnya, penghitungan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Penduduk dikategorikan miskin jika pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan yang terdiri dari komoditas makanan (52 jenis) serta kebutuhan non-makanan seperti sandang, pendidikan, dan kesehatan.
Di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, data Maret 2025 menunjukkan persentase penduduk miskin turun menjadi 5,17 persen, dengan penurunan 12,2 ribu orang dibanding September 2024. Rinciannya, jumlah penduduk miskin perkotaan menjadi 112,04 ribu, dan di perdesaan turun menjadi 87,63 ribu. Garis kemiskinan provinsi juga naik menjadi Rp 866.193 per kapita per bulan, atau lebih dari Rp 4,5 juta per rumah tangga miskin per bulan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Berau, Iswahyudi, mengakui bahwa meskipun data statistik menunjukkan penurunan, masih ada masyarakat miskin yang tidak teridentifikasi secara kasat mata, seperti lansia terlantar atau warga yang tidak lagi produktif.
“Misalnya lansia terlantar, yang dulunya bisa bekerja, sekarang tidak bisa lagi dan hidup bergantung pada orang lain,” jelasnya.
Ia mencontohkan kasus lansia berusia 75 tahun di Kelurahan Karang Ambun dan lansia 58 tahun yang sedang sakit dan tinggal di rumah singgah.
Menurut Iswahyudi, kriteria miskin masih mengacu pada ketentuan pemerintah pusat. Namun, Kalimantan Timur tengah didorong untuk menyusun kriteria sendiri yang lebih sesuai dengan kondisi wilayah.
Data penerima bantuan sosial saat ini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari BKKBN dan sensus ekonomi 2022. Iswahyudi mengakui data ini masih perlu pembaruan karena baru digunakan tahun ini. Ke depan, pihaknya akan melakukan cross-check dengan data kepemilikan kendaraan, daya listrik, dan catatan pajak untuk memastikan ketepatan sasaran.
“Kadang ada yang mengaku miskin, tapi ternyata punya dua motor atau listriknya lebih dari 2.200 watt. Kalau begitu, datanya bisa dicoret dari penerima bantuan,” terangnya.
Bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Berau berasal dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Program pusat mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako. PKH diberikan dengan syarat, seperti keberadaan ibu hamil, anak sekolah, balita, lansia, atau disabilitas dalam rumah tangga penerima. Bantuan sembako menggantikan program raskin dengan pencairan Rp 600 ribu setiap tiga bulan. Selain itu, Pemkab Berau juga menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin kelas 3.
Dinsos Berau turut berkolaborasi dengan instansi lain untuk mencegah masyarakat hampir miskin jatuh miskin, melalui pelatihan, pembinaan UMKM, dan bantuan stimulan.
“Ini sebagai upaya kami menjaga masyarakat yang hampir miskin atau belum miskin agar tidak jatuh miskin dengan memberikan bantuan stimulan,” pungkasnya.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk Gabung Channel WhatsApp Kaltim Expose Whatsapp Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
