KaltimExpose.com, Balikpapan – Pilkada 2024 semakin mendekat dan masyarakat Balikpapan kembali dihadapkan pada tanda tanya besar tentang nasib demokrasi di kota ini. Kegelisahan yang dirasakan warga bukan tanpa alasan. Munculnya potensi calon tunggal melawan kotak kosong, seperti yang terjadi pada Pilkada Balikpapan 2019, menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya kualitas demokrasi dan partisipasi pemilih.
Kondisi ini tergambar dari perbincangan warga yang melek politik, seperti disampaikan oleh Gugut Sugiharto SE, Ketua RT 56 Batu Ampar. “Kalau nanti lawan kotak kosong lagi, Pilkada tidak rame. Ini kemunduran demokrasi lagi di Balikpapan. Nilai demokrasi jeblok lagi, politik tidak menggairahkan,” ujarnya. Kegelisahan ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk memiliki banyak pilihan dalam menentukan pemimpin mereka.
Wali Kota Balikpapan saat ini, Rahmad Mas’ud, yang kembali mencalonkan diri dari Partai Golkar, menghadapi situasi yang serupa dengan Pilkada 2019. Banyak partai politik yang tampaknya lebih memilih untuk mendukung Rahmad Mas’ud, mengurangi kemungkinan adanya banyak calon. Hal ini memperkuat dugaan bahwa Pilkada 2024 akan kembali menghadirkan calon tunggal melawan kotak kosong.
Noor Thoha SPd SH MH, Ketua KPU Kota Balikpapan, menegaskan bahwa fenomena kotak kosong adalah indikasi kegagalan partai politik dalam mengusung kader-kadernya. “Calon tunggal diperbolehkan secara regulasi, tetapi kotak kosong adalah kegagalan partai politik. Semakin banyak calon, semakin baik karena masyarakat banyak pilihan,” katanya.
Pilkada 2019 di Balikpapan mencatat partisipasi pemilih yang rendah, hanya mencapai 59,3 persen. Noor Thoha menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi juga tugas Pemkot dan partai politik. “KPU sudah bekerja keras dalam sosialisasi tahapan pemilu. Mengajak pemilih untuk mencoblos bukan hanya tugas KPU,” tegasnya.
Rendahnya partisipasi pemilih berdampak pada legitimasi calon terpilih. “Pada Pilkada 2019, Rahmad-Thohari memperoleh 61,74 persen suara, sementara kotak kosong mendapat 38,26 persen. Jika ditambahkan dengan golput yang mencapai 40 persen lebih, legitimasi calon terpilih menjadi rendah,” paparnya.
Meskipun persiapan Pilkada Balikpapan 2024 terkesan adem ayem, masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini sangat bergelora. Mereka mengharapkan adanya perubahan dan peningkatan kualitas demokrasi dengan hadirnya lebih banyak calon yang kompeten.
Pada 27 November 2024 nanti, warga Balikpapan akan memilih Gubernur-Wakil Gubernur Kaltim dan Wali Kota-Wakil Wali Kota Balikpapan. Harapan masyarakat adalah terciptanya kontestasi yang sehat dengan banyaknya pilihan calon yang mampu membawa perubahan positif bagi Balikpapan.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, telah menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh pihak, termasuk ASN, non-ASN, dan SKPD dalam melaporkan dan merealisasikan program kerja. Hal ini relevan juga bagi Balikpapan, dimana partisipasi aktif dari semua pihak diharapkan mampu mendorong demokrasi yang lebih sehat dan dinamis.
Demokrasi di Balikpapan, seperti di tempat lain, bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan komitmen dari semua pemangku kepentingan untuk menciptakan kontestasi politik yang adil dan kompetitif. Dengan harapan ini, warga Balikpapan menantikan Pilkada 2024 yang dapat memberikan mereka pemimpin yang terbaik dan mampu membawa perubahan positif.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk, ikuti Saluran Whatsapp Kaltim Expose dan google news Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
