Wali Kota Andi Harun Targetkan Semua Layanan Publik Samarinda Pakai Transaksi Elektronik Awal 2026
KaltimExpose.com, Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun menargetkan seluruh layanan publik Samarinda sudah menggunakan transaksi elektronik paling lambat awal 2026. Langkah ini menjadi bagian dari percepatan transformasi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Dilansir dari Tribun Kaltim, target tersebut disampaikan Andi Harun saat membuka High Level Meeting (HLM) evaluasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan II, serta evaluasi belanja daerah non-tunai Triwulan II Tahun Anggaran 2025 di Kantor Bankaltimtara, Jalan Jenderal Sudirman, Senin (25/8/2025).
Menurut Andi Harun, penerapan transaksi elektronik tidak hanya terbatas pada sektor pajak dan retribusi, tetapi juga akan mencakup seluruh layanan publik, termasuk Puskesmas dan sekolah.
“Tapi masih ada beberapa sektor yang harus kita segera transformasi menjadi full transaksi elektronik,” ucap Andi Harun.
Saat ini, Samarinda telah menorehkan capaian signifikan. Kota Tepian menduduki peringkat pertama elektronifikasi transaksi di Kalimantan dan posisi kedua nasional setelah Kota Bogor.
“Gunanya untuk meningkatkan literasi digital, yang kita harapkan bisa berpengaruh kepada masyarakat agar literasi digital di masyarakat juga semakin meningkat,” jelasnya.
Andi Harun menuturkan bahwa sistem ini memiliki tiga fungsi strategis.
Pertama, menekan angka kebocoran dan mencegah praktik pelanggaran hukum seperti korupsi, pungutan liar, maupun biaya tinggi.
Kedua, mempermudah layanan transaksi bagi masyarakat.
Ketiga, meningkatkan literasi digital masyarakat.
“Tiga fungsi itu kita harapkan terus meningkat hingga tahun ke tahun. Dan mohon doanya supaya lingkup Pemkot Samarinda bekerja secara konsisten, optimal, dan yang kita harapkan manfaatnya untuk masyarakat dan pembangunan semakin meningkat,” terangnya.
Ia juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengimplementasikan transaksi elektronik secara menyeluruh. Untuk sektor pajak dan retribusi, sistem sudah berjalan. Sementara itu, transaksi rutin pemerintahan seperti perjalanan dinas, pembayaran listrik, air, dan administrasi umum ditargetkan rampung tahun ini.
“Semua sektor kita harapkan semuanya sudah menggunakan transaksi elektronik jadi ada jejak digital yang kita bisa tinggikan nilai transparansi dan akuntabilitas dalam semua jenis transaksi yang dilaksanakan oleh pemerintah,” lanjutnya.
Lebih jauh, Andi Harun menekankan bahwa ekosistem digital masif akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus menjadi langkah mitigasi risiko hukum yang mungkin terjadi di pemerintahan.
“Karena tingkat transparansi dan akuntabilitasnya sudah meningkat tajam,” pungkasnya.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk Gabung Channel WhatsApp Kaltim Expose Whatsapp Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
