DPRD Samarinda Akan Panggil Disperindag Bahas Kelangkaan dan Kenaikan Harga Beras
KaltimExpose.com, Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, memastikan pihaknya segera memanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk membahas kelangkaan beras medium yang tengah dikeluhkan masyarakat. Langkah ini diambil guna mengetahui penyebab pasti masalah distribusi dan mencari solusi yang tepat, termasuk opsi melibatkan perusahaan daerah sebagai distributor langsung.
Dilansir dari Kaltim Post, Iswandi menegaskan bahwa analisis mendalam harus dilakukan sebelum mengambil langkah di lapangan. “Kami dalam waktu dekat akan panggil, kami harus tahu dulu permasalahannya apa, distribusi terhambat karena apa, cuaca atau sebagainya,” ujarnya.
Menurutnya, jika penyebabnya adalah permainan distributor atau agen, pihaknya siap turun langsung. Namun, jika faktor lain menjadi kendala, solusi alternatif perlu dirumuskan. Salah satu opsi yang disampaikan adalah melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Varia Niaga. “Bagaimana pemerintah kota bisa menanggulangi masalah itu, bisa melibatkan Varia Niaga untuk menjadi distributor langsung atau BUMD-BUMD milik pemkot yang ada,” jelasnya.
Iswandi juga menyoroti kenaikan harga beras dan menyebut pihaknya tengah menelusuri harga eceran di pasaran. Data tersebut akan dibahas bersama Disperindag agar gambaran kondisi lebih jelas. “Tadi kan masukan-masukan sudah membuat poin-poin bahwa ternyata ada kenaikan, distribusi yang kurang, ada beras oplosan dan lain sebagainya,” katanya.
Mengenai isu beras premium yang dioplos, Iswandi menegaskan belum ada laporan valid di Samarinda. “Itu tadi saya katakan, sudah ramai secara nasional, tapi kalau di Kalimantan Timur atau Samarinda saya belum ada laporan valid bahwa itu sudah dilakukan,” ucapnya. Ia menambahkan, dugaan pengoplosan sedang diselidiki Polda Kaltim, sehingga tidak boleh ada spekulasi sebelum hasil resmi keluar.
Jika dugaan tersebut terbukti, ia menekankan perlunya tindakan tegas. “Begitu nanti turun hasilnya, tentu harus ada penindakan, misalkan pelakunya distributor atau agen, ya pasti ada sanksi sesuai kapasitas pemerintah kota,” tegasnya.
Terkait pengawasan pangan, Iswandi menilai kinerja Disperindag dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sudah cukup baik. Ia menyebut DPRD bersama TPID rutin menggelar high level meeting setiap bulan untuk membahas stabilitas harga berbagai komoditas, termasuk beras dan minyak, demi menjaga inflasi serta pertumbuhan ekonomi yang sehat.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk Gabung Channel WhatsApp Kaltim Expose Whatsapp Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
