KaltimExpose.com, Samarinda –Komitmen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur dalam mencetak aparatur negara yang profesional dan berintegritas kembali dibuktikan. Pada Senin, 16 Juni 2025, BPSDM secara resmi membuka lima pelatihan strategis sekaligus yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas sumber daya aparatur pemerintah di lingkungan Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, yang menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari langkah serius BPSDM dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang berbasis sistem merit dan akuntabel.
“Ini dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaan dan individu dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berbasis sistem merit,” ujarnya dalam sambutan pembukaan.
Kelima pelatihan yang digelar BPSDM Kaltim terdiri atas:
- Pelatihan Bahasa Isyarat
- Pelatihan Public Speaking dan Effective Communication Skill
- Pelatihan Penyusunan Analisis Jabatan & Analisis Beban Kerja (Anjab & ABK)
- Pelatihan Investigasi dan Keselamatan Kerja bagi pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan
- Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Keuangan untuk pejabat fungsional arsiparis dan pengelola arsip
Masing-masing pelatihan menyasar peningkatan kompetensi secara spesifik dan relevan dengan tantangan birokrasi modern. Misalnya, Pelatihan Bahasa Isyarat menjadi bentuk nyata dari dorongan inklusivitas dalam pelayanan publik, memastikan hak warga difabel untuk mendapatkan pelayanan yang setara dan bermartabat.
Sementara itu, Public Speaking dan Komunikasi Efektif dinilai penting agar ASN mampu menyampaikan informasi secara jelas, membangun kepercayaan publik, dan menjalin komunikasi dua arah yang konstruktif.
“Pengembangan kompetensi bukan sekadar formalitas. Ini investasi jangka panjang untuk menghadirkan birokrasi yang melayani dan responsif,” tegas Nina.
Lebih lanjut, pelatihan Anjab & ABK digelar sebagai fondasi penting dalam merancang formasi dan distribusi ASN yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan pelatihan ini, diharapkan kebijakan kepegawaian menjadi lebih presisi dan berbasis data.
Adapun pelatihan investigasi dan keselamatan kerja diarahkan untuk menguatkan peran pengawas ketenagakerjaan dalam memastikan hak pekerja dilindungi dan lingkungan kerja yang aman.
Pelatihan terakhir, yaitu Bimtek Pengelolaan Arsip Keuangan, difokuskan untuk membekali arsiparis dengan keterampilan teknis agar dokumen keuangan dapat dikelola secara tertib, sistematis, dan mendukung akuntabilitas anggaran.
Di penghujung acara, Nina Dewi juga menekankan pentingnya komitmen pribadi setiap ASN dalam mengikuti pengembangan kompetensi secara rutin.
“Pengembangan Kompetensi ASN bukanlah kegiatan sekali selesai, tetapi merupakan proses yang terus berkelanjutan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib mengikuti pelatihan minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun, sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) maksimal 24 JP.
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti, melaporkan bahwa kelima pelatihan tersebut diikuti oleh total 150 peserta terpilih dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.
Setiap pelatihan diikuti oleh 30 peserta, dengan durasi berbeda-beda mulai dari 27 JP, 40 JP, hingga 51 JP, atau setara dengan 3 hingga 5 hari pelatihan tergantung jenis pelatihannya.
Langkah progresif BPSDM Kaltim ini menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya aparatur bukanlah slogan, melainkan strategi yang diterjemahkan lewat aksi nyata. Lima pelatihan yang diluncurkan bukan hanya soal pemenuhan target pelatihan tahunan, melainkan bagian dari visi besar mencetak ASN yang adaptif, inklusif, profesional, dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik ke depan.
Sumber Portal Kaltim.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk Gabung Channel WhatsApp Kaltim Expose Whatsapp Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.
