KaltimExpose.com, Jakarta –Presiden Prabowo Subianto menetapkan langkah penghematan signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dengan menargetkan efisiensi sebesar Rp306,69 triliun. Pemangkasan ini mencakup belanja perjalanan dinas dan honorarium, baik untuk kementerian/lembaga (KL) maupun pemerintah daerah (Pemda).

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang ditandatangani Prabowo pada 22 Januari 2025.

Prabowo merinci dua poin utama efisiensi anggaran:

  1. Pemangkasan anggaran belanja KL senilai Rp256,1 triliun.
  2. Pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.

Meski demikian, Prabowo memastikan efisiensi ini hanya menyasar pengeluaran yang dianggap tidak mendesak, seperti perjalanan dinas, tanpa mengganggu pembayaran gaji pegawai dan program bantuan sosial (bansos) yang tetap menjadi prioritas.

Prabowo menginstruksikan para menteri untuk membahas revisi anggaran ini dengan DPR RI dan menyerahkan laporan akhir kepadanya paling lambat 14 Februari 2025. “Menyampaikan usulan revisi anggaran berupa blokir anggaran sesuai besaran efisiensi anggaran masing-masing kementerian/lembaga yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada menteri keuangan paling lambat 14 Februari 2025,” tegas Prabowo dalam instruksi tertulisnya, dikutip Kamis (23/1).

Langkah penghematan besar-besaran ini menuai sorotan, terutama karena dilakukan di tengah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih membutuhkan pendanaan besar.

Menurut Ronny P. Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, kebijakan ini masuk akal mengingat banyak program pemerintah yang memerlukan alokasi dana besar. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi memperlebar defisit jika program-program tersebut tidak didukung anggaran yang cukup.

“Saya tidak tahu persisnya untuk apa penghematan ini. Yang jelas kan tidak hanya untuk makan siang gratis. Banyak program pemerintah yang harus dibiayai, yang diprioritaskan oleh pemerintahan Prabowo, yang ternyata anggarannya belum jelas, sehingga kita bisa lihat defisit kita besar,” ujarnya.

Ronny juga menyoroti dampak negatif kebijakan ini pada sektor pariwisata. Pemangkasan perjalanan dinas dikhawatirkan menekan industri perhotelan, restoran, dan transportasi yang bergantung pada wisatawan domestik dari perjalanan dinas. “Bisnis transportasi, perhotelan, restoran, dan tourism, itu cukup terganggu dengan pengurangan biaya ini,” jelasnya.

Kebijakan serupa pernah diterapkan Presiden Joko Widodo, namun hanya bertahan satu tahun akibat protes dari pelaku usaha pariwisata, seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai langkah pemangkasan ini mungkin dilakukan untuk menutupi kebutuhan dana program MBG atau pembentukan kementerian baru. Namun, ia mencatat bahwa upaya pemerintah meningkatkan pendapatan melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen ternyata tidak berjalan optimal, karena hanya diberlakukan pada barang mewah.

“Dampaknya ke perekonomian harus dilihat lebih rinci, apakah nanti anggaran perjalanan dinas yang dipangkas dialokasikan untuk belanja lain atau tidak,” ujar Yusuf.

Jika anggaran hasil pemangkasan dialihkan untuk subsidi, bansos, atau pembangunan infrastruktur, dampaknya terhadap perekonomian tidak akan terlalu signifikan. Namun, jika tidak, kebijakan ini dapat memperburuk kondisi sektor jasa, khususnya industri pariwisata.

Yusuf menyarankan pemerintah segera mencari solusi untuk mengurangi dampak kebijakan ini pada pelaku usaha di sektor terkait. Misalnya, dengan memperkuat program promosi pariwisata domestik dan internasional, sehingga wisatawan dari luar pemerintah dapat menggantikan kontribusi perjalanan dinas.

“Pemerintah harus fokus pada kebijakan yang berkaitan dengan program pariwisata dan meningkatkan daya beli masyarakat secara umum,” pungkasnya.

 

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com.


Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk, ikuti Saluran Whatsapp Kaltim Expose dan google news Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.

Iklan