PKS dan PKB Mulai Melunak? Ini Sikap Politik Terbaru Menjelang Pilkada 2024
KaltimExpose.com, Jakarta –�Menjelang Pilkada Serentak 2024, dinamika politik nasional semakin menarik perhatian. Di tengah hiruk-pikuk politik, beberapa partai besar mulai menunjukkan perubahan sikap yang cukup mencolok. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sebelumnya dikenal kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, tampaknya kini mulai menunjukkan tanda-tanda pelunakan sikap politik mereka. Hal ini sangat kontras dengan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tetap konsisten mengkritik Jokowi menjelang masa purnatugasnya.
Dalam pidato terbarunya di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden Jokowi kembali menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia. Pidato ini disampaikan di hadapan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta pada Jumat, 16 Agustus 2024. Jokowi mengakui bahwa sepuluh tahun masa kepemimpinannya tidaklah cukup untuk menyelesaikan semua permasalahan bangsa. Ia juga menyadari bahwa sebagai manusia, dirinya tidak luput dari kesalahan dan keterbatasan.
“Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang belum terwujud, untuk setiap cita-cita yang belum tergapai,” ungkap Jokowi dengan nada penuh penyesalan dalam pidatonya.
Respon dari PKS terhadap pidato ini cukup mengejutkan banyak pihak. Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, memberikan apresiasi terhadap kinerja Jokowi selama sepuluh tahun memimpin Indonesia. Menurutnya, meski permintaan maaf Jokowi singkat, namun sudah cukup untuk menunjukkan itikad baiknya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab.
“Kita mengapresiasi Pak Jokowi yang telah bekerja keras selama 10 tahun. Permintaan maafnya tidak perlu panjang-panjang, yang terpenting adalah evaluasi untuk pemerintahan berikutnya,” kata Jazuli di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
Sikap PKS yang melunak ini cukup berbeda dari reaksi mereka sebelumnya. Pada awal Agustus 2024, saat Jokowi menyampaikan permintaan maaf dalam acara zikir kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, PKS justru menunjukkan sikap yang lebih keras. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, saat itu menyarankan agar Jokowi menyampaikan secara terbuka kekurangannya selama sepuluh tahun menjabat sebagai Kepala Negara.
Tidak hanya PKS, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sebelumnya juga cukup vokal dalam mengkritik pemerintahan Jokowi, kini tampak lebih tenang. Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, pada awal bulan ini masih melontarkan kritik terkait janji-janji Jokowi yang belum terpenuhi, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi dan penegakan demokrasi. Jazilul bahkan menyinggung tentang pengangguran yang masih tinggi serta berbagai persoalan demokrasi yang menurutnya belum terselesaikan dengan baik.
Namun, berbeda dari nada kritik sebelumnya, Jazilul tampak lebih menerima permintaan maaf Jokowi yang disampaikan pada Sidang Tahunan MPR. Ia menyatakan bahwa permintaan maaf tersebut adalah hal yang wajar dan berharap masyarakat serta elit politik dapat memaafkan Jokowi dengan baik.
“Ini adalah bagian dari kewajiban untuk saling memaafkan, melepas dengan husnul khotimah,” ujar Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Spekulasi pun berkembang bahwa pelunakan sikap PKB ini terkait dengan rencana mereka bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada Jakarta. Jika benar demikian, langkah ini tentu akan mengubah peta politik jelang Pilkada 2024.
Di sisi lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap menjadi partai yang paling konsisten dalam mengkritik kebijakan Jokowi. Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menilai permintaan maaf Jokowi adalah sesuatu yang wajar. Namun, ia menekankan bahwa Jokowi harus bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang telah diambil selama masa jabatannya.
Djarot menyampaikan bahwa sebagai mantan wali kota dan wakil gubernur, ia memahami pentingnya permintaan maaf bagi penyelenggara pemerintahan. Namun, menurutnya, yang lebih penting adalah pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah dibuat.
“Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat itu harus dipertanggungjawabkan,” tegas Djarot saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, bahkan memberikan tanggapan yang lebih keras. Menurutnya, Jokowi harus menjelaskan konteks dari permintaan maafnya, terutama terkait kebijakan yang bermasalah. Hasto juga menyoroti sejumlah masalah yang masih dihadapi rakyat, seperti kesejahteraan, demokrasi, dan penegakan hukum.
“Harus dijelaskan konteks minta maafnya terhadap kebijakan-kebijakan yang seharusnya dilaporkan secara objektif,” kata Hasto di Lebak, Banten.
Artikel tayang di Tempo.co.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk, ikuti Saluran Whatsapp Kaltim Expose dan google news Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.