KaltimExpose.com, Tanjung Redeb –�Pemkab Berau berencana memberikan peringatan kepada pihak resort BMI yang menutup jalan masuk ke ujung Pulau Derawan, Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyampaikan bahwa meskipun langkah tersebut merupakan hal yang dilematis karena resort BMI berada di lokasi wisata, pihaknya akan mengambil tindakan sesuai dengan informasi yang diterima.
“Sebab itu seperti penarikan retribusi,” ungkapnya, menyoroti keputusan resort tersebut seperti yang dikutip oleh TribunKaltim.co pada Selasa (16/4/2024).
Pemkab Berau menanggapi keluhan dari para wisatawan dengan serius. Meskipun belum ada sosialisasi sebelumnya kepada pihak pemerintahan maupun masyarakat, kekecewaan para pengunjung diakui dengan baik oleh Gamalis. Namun, hal ini bertentangan dengan upaya untuk meningkatkan pariwisata Berau.
“Saat ini kita sedang menggadang agar pariwisata Berau semakin maju,” tegasnya.
Namun, tarif masuk sebesar Rp 30.000 dinilai harus disesuaikan dengan kemampuan pengunjung dan fasilitas yang disediakan. Gamalis menekankan pentingnya tarif yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan, seperti adanya fasilitas umum yang memadai.
“Tidak bisa langsung mematok. Kami akan turun untuk melakukan cross check langsung,” tambahnya.
Di sisi lain, pengunjung juga menunjukkan kekecewaan mereka terhadap penarikan tarif tersebut. Yonatahan, seorang pengunjung asal Bontang, menyatakan bahwa tarif sebesar Rp 30.000 terbilang cukup besar, terutama mengingat biaya tambahan lainnya seperti biaya speedboat.
“Cukup mahal, karena masuk melihat pantai kan bisa dengan jalan kaki, tapi ini harus bayar lagi,” katanya.
Kemudian, Ida, seorang wisatawan asal Tanjung Redeb, juga menyuarakan kekecewaannya. Ia menilai bahwa tarif yang dipatok tidak sebanding dengan fasilitas yang diberikan, terutama karena tidak ada toilet umum yang disediakan.
“Mau tidak mau harus bayar, sudah jauh-jauh ke sini. Agak kecewa,” ungkapnya.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh warga Pulau Derawan yang tidak ingin disebutkan identitasnya. Ia menyebutkan adanya perbedaan politik yang mempengaruhi keputusan pengelola resort untuk menarik tarif tersebut.
“Ada bentrok antara masyarakat kampung Derawan, karena kemarin beda pemilihan kepala kampung, jadi ada yang tidak mau mengikuti aturan dari kepala kampung baru,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kampung Pulau Derawan, Indra, menegaskan bahwa pihaknya tidak setuju dengan penarikan tarif tanpa persetujuan dari masyarakat dan pemerintah kampung.
“Jangan memungut sebelum adanya peraturan kampung dan kesepekatan dari BUMKnya,” tegasnya.