KaltimExpose.com, Samarinda –  Tidak ingin tertinggal dari Kota Balikpapan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) kini bersiap menyediakan transportasi publik berupa bus. Kota ini sedang menggodok dua skema pengadaan bus untuk mewujudkan transportasi publik yang maju dan terintegrasi.

Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menyebutkan dua skema yang sedang dipertimbangkan, yaitu pemerintah membeli bus dan mengoperasikannya melalui operator swasta atau BUMD, atau pemerintah menyewa bus dan membeli layanan dari operator swasta (BTS). “Skema buy the service adalah yang disarankan sesuai dengan arahan dan regulasi pemerintah Kemenhub,” ungkapnya.

Kajian pengadaan bus di Samarinda telah dilakukan sejak tahun 2023. Dishub melihat beberapa moda transportasi yang mumpuni diterapkan di Samarinda, termasuk bus listrik dan bus konvensional berbahan bakar fosil. Anggaran yang dibutuhkan untuk bus listrik adalah Rp 34 miliar, sementara untuk bus konvensional adalah Rp 28 miliar.

Manalu menjelaskan bahwa dengan skema investasi pemerintah, bus akan diatur menggunakan nomor kendaraan berwarna merah dan tidak bisa menggunakan BBM subsidi. Sebaliknya, dengan skema BTS, bus akan diatur memiliki plat kuning dan bisa menggunakan BBM subsidi.

Untuk tahap pertama, Dishub Samarinda telah menyusun tiga tahapan dari total tujuh trayek utama dan enam trayek feeder. Tahap pertama ini mengusulkan dua trayek utama, yaitu J1A dan J1B dengan rute Terminal Pasar Pagi – Terminal Lempake, termasuk dua trayek feeder. Estimasi anggaran yang diperlukan untuk tahap pertama adalah sekitar Rp 101 miliar untuk bus listrik dan Rp 60 miliar untuk bus konvensional dengan skema investasi pemerintah.

Jika tahap pertama berhasil, trayek J2A-J2B (Terminal Pasar Pagi – Terminal Sungai Kunjang – Terminal Samarinda Seberang) dapat dilanjutkan di tahun selanjutnya. Kemudian trayek J3A-J3B (Terminal Pasar Pagi – Terminal Sempaja Selatan) dan J4 (Terminal Lempake – Terminal Bandara APT Pranoto) akan diterapkan di tahun berikutnya. Total biaya untuk semua trayek dalam satu tahun dengan skema investasi pemerintah adalah Rp 313 miliar untuk bus listrik dan Rp 195 miliar untuk bus konvensional. Sedangkan dengan skema BTS, total biaya adalah Rp 92 miliar untuk bus listrik dan Rp 77 miliar untuk bus konvensional.

Sementara itu, Kota Balikpapan telah memimpin dalam penggunaan transportasi publik di Kaltim dengan peluncuran Balikpapan City Trans (BCT) pada 1 Juli 2024. Dengan kapasitas 32 sampai 40 penumpang per bus, BCT menerapkan skema layanan buy the service (BTS). Tiga koridor utama telah dibuka untuk menunjang pengoperasian uji coba, yaitu Pelabuhan Semayang-Bandara SAMS Sepinggan, Batu Ampar-Ahmad Yani-Jenderal Sudirman-MT Haryono, dan Terminal Batu Ampar-Ahmad Yani.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyatakan bahwa Balikpapan City Trans merupakan bagian dari program pengembangan transportasi perkotaan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Balikpapan menjadi kota pertama yang melaksanakan program tersebut dengan 17 unit bus. Pada tahap awal ini, bus akan beroperasi secara gratis selama uji coba dan penetapan tarif akan diberlakukan setelah keputusan dari Menteri Keuangan (Menkeu) diterbitkan.

Rahmad Mas’ud juga mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Balikpapan untuk memanfaatkan pelayanan moda transportasi massal, sebagai contoh bagi masyarakat. Selain itu, beberapa halte akan dibangun dengan memanfaatkan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan yang ada di Balikpapan.

 


Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk, ikuti Saluran Whatsapp Kaltim Expose dan google news Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.

Iklan