KaltimExpose.com, Jakarta –�DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan bahwa rakyat memiliki kedaulatan penuh dalam memilih pemimpin melalui pemilu langsung. Hal ini diungkapkan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP, Deddy Sitorus, merespons wacana dari Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.
“Kami di PDIP tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu,” ujar Deddy dalam konferensi pers pada Jumat (13/12) malam. Ia menambahkan, “Vox populi, vox dei, suara rakyat, suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu diejawantahkan melalui pemilu langsung.”
Menanggapi alasan biaya Pilkada yang dinilai Prabowo terlalu mahal, Deddy berpendapat bahwa tingginya pengeluaran disebabkan oleh hilangnya moralitas dan etika para kontestan pemilu. “Biaya mahal itu akibat elite politik yang menaburkan uang, bukan salah rakyat,” jelasnya.
Meski demikian, PDIP belum mengambil sikap tegas terhadap usulan tersebut. Deddy menegaskan bahwa partai akan menyampaikan posisinya secara resmi setelah ada revisi Undang-Undang Pilkada dan uji kelayakan terhadap wacana tersebut. Ia juga mengingatkan agar tidak terburu-buru mengambil kedaulatan rakyat.
“Serahkan itu kepada rakyat secara bijak. Yang perlu bijak adalah partai politik dalam kontestasi, supaya tidak main jalan pintas dengan money politics,” tegasnya.
Wacana Prabowo untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD disampaikan saat perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul pada Kamis (12/12). Menurutnya, sistem seperti yang diterapkan di Malaysia, Singapura, dan India dinilai lebih efisien dan hemat anggaran.
“Di negara-negara tetangga kita, cukup sekali memilih DPRD, lalu DPRD itulah yang memilih gubernur atau bupati,” kata Prabowo.
Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk, ikuti Saluran Whatsapp Kaltim Expose dan google news Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.