KaltimExpose.com, Jakarta –  Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan. Menurut data Kementerian Kesehatan, hingga minggu ke-23 tahun 2024, terdapat 131.501 kasus DBD dengan 799 kematian. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan kumulatif kasus tahun 2023 yang berjumlah 114.720 kasus dengan 894 kematian.

Lonjakan kasus ini sejalan dengan tren global yang diamati oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). WHO mencatat bahwa insiden DBD meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dari 505.430 kasus pada tahun 2000 menjadi 5,2 juta kasus pada tahun 2019. Tahun 2023 mencatat jumlah kasus DBD tertinggi yang memengaruhi lebih dari 80 negara di seluruh wilayah WHO.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Direktorat Jenderal P2P, Kementerian Kesehatan RI, dr. Imran Pambudi, MPHM, menyatakan bahwa pencegahan dan pengendalian DBD di Indonesia telah lama berfokus pada pengendalian vektor. “Sejak tahun 1980-an, kita telah menjalankan Gerakan 3M Plus secara berkelanjutan, dilanjutkan dengan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J). Dan baru-baru ini, kami memperkenalkan teknologi nyamuk ber-Wolbachia sebagai bagian tambahan dari program yang ada,” ujarnya.

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kasus demam berdarah di Indonesia masih menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan konvensional saja tidak cukup untuk mengatasi tantangan ini.

Dr. Imran menekankan perlunya pendekatan inovatif dalam menangani kasus DBD. “Kami yakin bahwa pendekatan inovatif lainnya diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Karena itulah, Kementerian Kesehatan terus menguatkan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, dan berkomitmen menerapkan pendekatan-pendekatan inovatif, termasuk melalui vaksinasi. Hal ini sejalan dengan pilar kelima dan keenam dari Strategi Nasional Penanggulangan Dengue yang telah kami canangkan di tahun 2021,” tambahnya.

Selain keterlibatan masyarakat, setiap tingkatan pemerintahan harus bersatu untuk mengimplementasikan strategi ini. “Di mana pemerintah daerah memegang peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan DBD di Indonesia,” tutur dr. Imran.

Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mengimplementasikan strategi pengendalian DBD. Dengan memegang kendali langsung atas program-program kesehatan di wilayah mereka, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa upaya pencegahan dan pengendalian DBD berjalan efektif dan mencapai seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain, keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan juga sangat penting. Gerakan 3M Plus dan G1R1J, yang telah berjalan selama beberapa dekade, merupakan contoh nyata bagaimana partisipasi masyarakat dapat membantu mengurangi penyebaran DBD. Dengan menambahkan teknologi nyamuk ber-Wolbachia, diharapkan upaya ini dapat lebih efektif dalam menekan angka kasus DBD.

Dalam menghadapi tantangan DBD yang semakin meningkat, diperlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pendekatan inovatif, seperti teknologi nyamuk ber-Wolbachia dan vaksinasi, diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi masalah ini. Dengan strategi yang tepat dan implementasi yang konsisten, Indonesia dapat mengurangi angka kasus DBD dan melindungi masyarakat dari ancaman penyakit ini.

Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemerintah. Mari bersama-sama kita jaga kebersihan lingkungan, lakukan 3M Plus, dan aktif berpartisipasi dalam program-program yang dicanangkan pemerintah. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan terbebas dari DBD.

Sumber Viva.co.id.

 

Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk, ikuti Saluran Whatsapp Kaltim Expose dan google news Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.

Iklan