KaltimExpose.com, Jakarta –  Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 mengungkap sejumlah permasalahan serius yang terjadi di tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), dan PT Indofarma Tbk. (INAF).

Masalah Pengelolaan Lahan di Pelindo

BPK menemukan bahwa pengelolaan piutang atas pemanfaatan lahan Pelindo oleh pihak lain menunjukkan berbagai permasalahan. “Di antaranya belum terdapat kesepakatan penyelesaian atas piutang lahan antar-BUMN, penyelesaian atas piutang lahan dengan mitra swasta berlarut-larut, dan lahan yang telah dikuasai belum dapat dikerjasamakan dengan mitra lain,” tulis laporan BPK yang dirilis pada Selasa (4/6/2024).

Selain itu, salah satu Hak Pengelolaan (HPL) yang dimiliki Pelindo hampir sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat, sehingga Pelindo tidak dapat melakukan pengelolaan atas HPL tersebut.

Klaim Asuransi yang Tak Maksimal di Pupuk Kaltim

Masalah juga ditemukan di PT Pupuk Kalimantan Timur. BPK melaporkan bahwa Pupuk Kaltim belum mengajukan klaim asuransi secara penuh untuk mengganti biaya perbaikan pabrik PKT-5 yang mencapai Rp288,3 miliar. Penyebab utama dari hal ini adalah dokumen yang belum lengkap serta penambahan premi asuransi yang tidak diikuti dengan perubahan volume dan objek pertanggungan.

Indikasi Fraud di Indofarma

Temuan paling mencengangkan berasal dari PT Indofarma dan anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika. BPK menemukan indikasi aktivitas fraud yang berpotensi merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Aktivitas tersebut mencakup transaksi jual beli fiktif pada unit bisnis Fast Moving Consumer Goods (FMCG) dan penempatan dana deposito atas nama pribadi di Koperasi Simpan Pinjam Nusantara.

BPK juga menemukan adanya penggadaian deposito kepada PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) untuk kepentingan pihak lain. Indofarma melakukan pinjaman online dan menggunakan dana restitusi pajak untuk kepentingan di luar perusahaan. Dana restitusi pajak tersebut ditampung pada rekening bank yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan, melakukan windows dressing laporan keuangan, serta membayar asuransi purnajabatan dengan jumlah melebihi ketentuan.

“Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian sebesar Rp278,42 miliar dan potensi kerugian sebesar Rp18,26 miliar atas beban pajak dari penjualan fiktif FMCG,” tulis BPK.

Pengadaan Alat Kesehatan Tanpa Studi Kelayakan

Indofarma juga dilaporkan melakukan pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan yang memadai dan penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan pelanggan, yang mengakibatkan indikasi kerugian sebesar Rp16,35 miliar dan potensi kerugian sebesar Rp146,57 miliar. “Antara lain, pengadaan serta penjualan teleCTG, masker, PCR, rapid test, dan isolation transportation yang mengakibatkan indikasi kerugian sebesar Rp16,35 miliar serta potensi kerugian sebesar Rp146,57 miliar,” tulis laporan IHPS.

Potensi kerugian sebesar Rp146,57 miliar tersebut berasal dari piutang macet sebesar Rp122,93 miliar dan persediaan yang tidak dapat terjual senilai Rp23,64 miliar.

Temuan BPK ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan manajemen risiko di tubuh BUMN agar tidak terjadi kebocoran anggaran yang merugikan negara. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa mendatang.

 

Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk, ikuti Saluran Whatsapp Kaltim Expose dan google news Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.

Iklan