KaltimExpose.com, Jakarta –Pengamat politik Rocky Gerung melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, terkait dugaan pemanfaatan nama organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk kepentingan jaringan tambangnya. Kritik ini mencuat setelah ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah diberikan izin usaha pertambangan (IUP).

Kritik Pedas Rocky Gerung

Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rocky menyampaikan pandangan bahwa ormas keagamaan tidak memiliki keahlian atau profesionalisme yang diperlukan untuk mengelola tambang. “Dari awal Bahlil cuma pakai nama-nama ormas ini untuk kepentingan jaringan yang dia dapatkan, dan dengan mudah kita tahu ini ormas enggak ngerti dengan akuntansi, tentang kualitas tambang segala macam, cuma namanya doang itu,” ujar Rocky, yang dikutip pada Rabu (6/6/2024).

Dugaan Penipuan dan Pengelolaan yang Tidak Profesional

Rocky menambahkan bahwa meskipun ormas-ormas ini akan mendapatkan pendampingan dari pihak yang memiliki pengetahuan dan kemampuan finansial, pengelolaan tambang oleh ormas dianggapnya sebagai bentuk penipuan. “Ini kan penipuan namanya,” tegas Rocky. Menurutnya, ormas-ormas ini hanya akan menunggu keuntungan di akhir tahun tanpa memahami operasi tambang yang sebenarnya, dan seluruh kontrak serta pengelolaan praktis tetap berada di tangan Bahlil.

Analoginya dengan Komunitas Tukang Bakso

Untuk mengkritik lebih lanjut, Rocky mengusulkan analogi yang cukup kontroversial. Dia berpendapat bahwa jika ormas keagamaan diberikan IUP tambang, maka semua elemen masyarakat, termasuk komunitas tukang bakso, juga seharusnya diberi kesempatan yang sama. “Jadi misalnya komunitas tukang bakso se-Jakarta itu dikasih saja karena mereka lebih penting toh, nanti tukang bakso enggak ngerti iya tapi tukang bakso bisa minta ke Bahlil kasih pengelola profesionalnya kan,” tutur Rocky.

Respons dari PBNU dan Gus Yahya

Menanggapi kebijakan ini, Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, justru memuji keputusan Presiden Joko Widodo yang memberikan izin tambang kepada ormas. Gus Yahya menyebut langkah ini sebagai tindakan berani yang memperluas pemanfaatan sumber daya alam demi kemaslahatan rakyat. Menurutnya, Nahdlatul Ulama (NU) melihat ini sebagai tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan mulia dari kebijakan tersebut.

Gus Yahya menambahkan bahwa NU memiliki jaringan organisasi yang menjangkau hingga tingkat desa dan lembaga-lembaga layanan masyarakat di berbagai bidang, sehingga mampu menyentuh masyarakat akar rumput di seluruh Indonesia. Hal ini menurutnya adalah modal besar bagi NU untuk mengelola tambang demi kepentingan rakyat.

Implikasi dan Harapan

Isu ini menimbulkan perdebatan tentang bagaimana seharusnya pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dilakukan. Di satu sisi, ada pandangan kritis yang menyoroti potensi ketidakmampuan ormas keagamaan dalam mengelola tambang secara profesional. Di sisi lain, ada dukungan terhadap upaya untuk melibatkan ormas dalam pengelolaan sumber daya alam demi kepentingan masyarakat luas.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Asep Komaruddin, menekankan pentingnya memastikan bahwa pengelolaan tambang tetap berada di tangan yang berkompeten dan transparan untuk menghindari kerugian besar seperti hilangnya ruang hidup bagi masyarakat adat, kehilangan biodiversitas, dan peningkatan emisi karbon.

Kritik Rocky Gerung terhadap Bahlil Lahadalia dan kebijakan pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan membuka diskusi yang lebih luas tentang siapa yang sebenarnya berhak dan mampu mengelola sumber daya alam Indonesia. Dengan dukungan media sosial dan perhatian publik, diharapkan ada transparansi dan profesionalisme dalam setiap kebijakan yang diambil untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

 

Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk, ikuti Saluran Whatsapp Kaltim Expose dan google news Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.

Iklan