KaltimExpose.com, Samarinda –�Terjadinya kelangkaan dan mahalnya elpiji subsidi di masyarakat kembali menjadi sorotan. Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Purwadi, mengungkapkan bahwa persoalan ini merupakan masalah klasik yang tidak pernah tuntas diperbaiki oleh Pertamina dan pemerintah.
“Ini ‘lagu lama’ yang tidak pernah dievaluasi. Setiap tahun atau momen tertentu pasti terjadi. Seperti di Samarinda jelang Iduladha kali ini. Lalu apa Pertamina dan pemerintah tidak bercermin dari tahun sebelumnya?” ungkap Purwadi pada Sabtu (15/6).
Menurut Purwadi, persoalan elpiji 3 kilogram tidak pernah ditangani secara serius. Jika memang ada keseriusan, seharusnya sudah ada semacam alat deteksi dini yang dapat mengingatkan Pertamina dan pemerintah untuk mengantisipasi kelangkaan.
“Masa kejadian sudah berulang kali, namun pemerintah enggak punya alat deteksi dini. Bagaimana bertindak ketika menghadapi lonjakan permintaan,” sambungnya.
Purwadi menyarankan agar sistem distribusi diperbaiki dengan pendataan by name by address untuk memastikan hanya yang berhak yang bisa membeli. Data tersebut seharusnya sudah ada di dinas terkait dan bisa diakses secara digital. Dengan demikian, distribusi dapat lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyimpangan.
“Semua sekarang serba digital. Bisa diakses. Kalau serius seharusnya sudah ada sistem agar distribusi ini tepat sasaran. Jangan cari kambing hitam. Alasan tanggal merah. Tegakkan aturan kalau memang ada penyimpangan,” tegasnya.
Sejak awal Juni hingga menjelang Iduladha, masyarakat Samarinda disibukkan dengan sulitnya mencari gas elpiji 3 kg. Antrean panjang menjadi pemandangan umum di sejumlah titik dan pangkalan. Bahkan, beberapa warga terpaksa beralih menggunakan kayu bakar untuk memasak karena selain langka, harga elpiji melonjak tinggi. Di tingkat pengecer, harga mencapai Rp 50 ribu.
Situasi ini memaksa Pemkot Samarinda untuk melaksanakan rapat darurat pekan lalu. Sebagai langkah solusi, Pemkot akan menerbitkan kartu penjualan elpiji 3 kilogram kepada warga penerima manfaat. Langkah ini diharapkan dapat memastikan distribusi elpiji melon tepat sasaran.
Pemkot Samarinda menyatakan komitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan penerapan sistem yang lebih baik. Namun, evaluasi mendalam dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan pusat, serta Pertamina, sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa mendatang.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan elpiji subsidi dan pengawasan ketat terhadap distribusi menjadi kunci penting untuk mengatasi penyimpangan yang sering terjadi. Pemerintah dan Pertamina juga diharapkan bisa segera menerapkan teknologi deteksi dini dan sistem distribusi digital untuk memperbaiki rantai pasok elpiji subsidi.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk, ikuti Saluran Whatsapp Kaltim Expose dan google news Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.