KaltimExpose.com, Jakarta –�Polemik hukum yang menjerat Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memasuki babak baru. Menyusul penetapannya sebagai tersangka dalam dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, PDIP memberikan sinyal perlawanan dengan ancaman pengungkapan sejumlah video skandal besar yang melibatkan para pejabat negara.
Juru bicara PDIP, Guntur Romli, mengungkapkan bahwa Hasto memiliki sejumlah video yang disebut-sebut berisi bukti skandal korupsi elite politik. “Jika kriminalisasi berlanjut pasti akan keluar video-video tersebut,” ujar Guntur saat dihubungi pada Kamis, 9 Januari 2025.
Video-video itu, lanjut Guntur, sepenuhnya dimiliki oleh Hasto Kristiyanto dan bukan merupakan bagian dari langkah resmi partai. “Itu hanya dimiliki Pak Hasto. (Jadi) bukan PDIP yang akan mengeluarkan tapi dari dia sendiri,” tambahnya.
Hasto Kristiyanto kini menghadapi dua kasus hukum. Selain tersangka dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, ia juga dijerat kasus obstruction of justice terkait penanganan perkara tersebut. Menanggapi proses hukum ini, Guntur menyatakan bahwa Hasto akan melawan dengan mempersiapkan puluhan video yang diyakini dapat mengguncang opini publik dan mengubah peta pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Video tersebut menunjukkan tindakan para elite politik menyalahgunakan kekuasaan mereka, termasuk untuk korupsi dan mengintervensi penegakan hukum,” ungkap Guntur.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menilai langkah hukum terhadap Hasto merupakan bagian dari upaya kriminalisasi yang dirancang untuk melemahkan konsolidasi partai menjelang kongres yang diperkirakan digelar April 2025.
“Kami mendapat informasi, proses hukum yang dilakukan sekarang terhadap Hasto adalah ditargetkan bisa masuk penjara sebelum kongres terdekat,” kata Ronny dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2025.
Ia juga menilai penahanan Hasto sebagai cara menekan PDIP agar tidak lagi mengkritisi persoalan perusakan demokrasi dan konstitusi. “Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak bersuara kritis lagi,” ujar Ronny.
Jika ancaman Hasto direalisasikan, dampaknya tidak hanya memengaruhi dinamika internal PDIP, tetapi juga bisa mengguncang stabilitas politik nasional. Video tersebut, menurut Guntur, berisi bukti nyata penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat tinggi yang selama ini tidak tersentuh hukum.
Sejauh ini, belum ada konfirmasi langsung dari Hasto terkait ancaman pelepasan video tersebut. Namun, langkah ini menambah ketegangan politik yang sudah meningkat menjelang tahun politik 2025.
Artikel ini telah tayang di tempo.co.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk, ikuti Saluran Whatsapp Kaltim Expose dan google news Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.