KaltimExpose.com, Jakarta –�Pemerintah menetapkan jumlah formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) 2024 lebih sedikit dari yang sebelumnya diusulkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Dari total kebutuhan 2,3 juta formasi yang diajukan, hanya 1.266.081 formasi yang disetujui untuk tahun ini.
Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa perubahan ini terjadi karena adanya revisi dari pemerintah pusat dan daerah terhadap usulan awal. Salah satu contohnya adalah formasi CPNS yang awalnya dialokasikan sebanyak 690.822, tetapi instansi pusat dan daerah hanya mengusulkan 278.427. Dari jumlah itu, hanya 248.970 yang disetujui sebagai formasi akhir.
“Misalnya untuk CPNS adalah 690.822 ternyata yang diusulkan oleh instansi pusat dan daerah hanya 278 ribu, sedangkan formasi yang kita berikan itu hanya 248 ribu, formasi yang kita sediakan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemerintah, pusat, maupun di daerah,” jelas Rini dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).
Sementara itu, untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), usulan awalnya mencapai 1.605.694 formasi. Namun, instansi pemerintah hanya mengajukan 1.011.397, dan akhirnya yang disetujui untuk formasi PPPK 2024 sebanyak 1.017.111.
Keterbatasan Anggaran Jadi Faktor Utama
Rini mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu alasan utama mengapa jumlah formasi ASN 2024 lebih kecil dari usulan awal. Selain itu, beberapa instansi juga mengajukan perubahan alokasi formasi untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN.
“Tempat yang kita sediakan sudah besar, tetapi yang diusulkan berkurang karena adanya keterbatasan anggaran. Instansi pemerintah juga mengajukan penambahan alokasi formasi dari usulan penyelesaian tenaga non-ASN,” tambahnya.
Dari total 1,26 juta formasi yang disetujui, sebanyak 248.970 dialokasikan untuk CPNS dan 1.017.111 untuk PPPK. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan kebutuhan awal yang telah ditetapkan.
Evaluasi Pengadaan CASN 2024
Dalam evaluasi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024, Rini menyampaikan beberapa kendala yang masih ditemukan. Beberapa instansi diketahui menunda penyelesaian pengadaan CPNS. Selain itu, usulan formasi yang diajukan pemerintah belum optimal karena tidak sesuai dengan data yang tersedia di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ada juga kasus di mana instansi tidak mengusulkan formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan yang dibutuhkan. Selain itu, ditemukan pelamar yang mendaftar di unit kerja yang tidak sesuai dengan data mereka.
Dengan berbagai tantangan ini, pemerintah diharapkan dapat lebih optimal dalam menyusun formasi ASN ke depan agar kebutuhan pegawai tetap terpenuhi tanpa mengabaikan keterbatasan anggaran.
Artikel ini telah tayang di detik.com.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk, ikuti Saluran Whatsapp Kaltim Expose dan google news Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.