KaltimExpose.com, Samarinda –�DPRD Samarinda meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan proyek guna mencegah permasalahan seperti yang terjadi dalam kasus pembayaran upah pekerja proyek Teras Samarinda. Setelah sempat berlarut-larut, pembayaran upah pekerja akhirnya akan segera diselesaikan.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi pembelajaran penting, terutama dalam memastikan pengawasan yang lebih ketat terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan.
Rohim menyoroti bahwa keterlambatan pembayaran terjadi meskipun kontraktor PT Samudra Anugrah Indah Permai (SAIP) masih memiliki piutang sebesar 30 persen dari Pemerintah Kota Samarinda. Menurutnya, jika prosedur dan mekanisme kontraktor berjalan dengan baik, seharusnya kendala ini tidak terjadi.
“Setelah urusan pekerja ini selesai, kita ingin PUPR atau Pemkot secara keseluruhan menjadikan ini pelajaran. Permasalahan seperti ini seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat,” ujar Rohim.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat mengingat proyek Teras Samarinda masih berlanjut ke tahap berikutnya. Selain itu, beberapa proyek besar lainnya seperti revitalisasi Pasar Pagi dan pembangunan terowongan (tunnel) juga masih dalam tahap pengerjaan.
“Teras Samarinda masih ada tahap lanjutan. Proyek Pasar Pagi juga terus berjalan, begitu juga dengan tunnel. Jadi penting untuk memastikan pengawasan dari internal Pemkot, institusi APH, maupun BPK,” tambahnya.
Rohim juga mengingatkan bahwa Samarinda telah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengawasan proyek pembangunan, sehingga diharapkan kasus serupa tidak terulang.
Selain itu, Politikus Partai PKS ini menilai bahwa Pemkot Samarinda perlu memberikan lebih banyak peluang bagi kontraktor lokal dalam proses lelang proyek. Namun, ia menegaskan bahwa prioritas tersebut harus tetap didasarkan pada kapasitas dan kapabilitas kontraktor dalam menangani proyek besar.
“Di PUPR, proses lelang harus memberikan ruang bagi kontraktor lokal sebagai prioritas. Namun, mereka tetap harus memenuhi syarat dan memiliki kapasitas yang memadai,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunkaltim.co.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk, ikuti Saluran Whatsapp Kaltim Expose dan google news Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.