KaltimExpose.com, Jakarta –�Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pemangkasan anggaran di berbagai kementerian sebagai langkah efisiensi. Meskipun demikian, pemerintah memastikan bahwa kualitas layanan publik tetap terjaga.
Di Jakarta, DPR RI menggelar rapat dengan berbagai kementerian untuk membahas implementasi efisiensi anggaran ini. Setiap komisi DPR mengundang kementerian mitra kerja mereka untuk memberikan penjelasan terkait penyesuaian anggaran.
Dalam rapat dengan Komisi I DPR, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melaporkan pengurangan anggaran sebesar Rp2,03 triliun dari pagu awal Rp9,8 triliun. Efisiensi ini berdampak pada operasional 99 kantor perwakilan RI di luar negeri dan sekitar 750 pegawai Kemlu yang akan mengalami mutasi.
Sementara itu, dalam pertemuan dengan Komisi VIII DPR, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa kementeriannya mengalami pengurangan anggaran sekitar Rp12 triliun, dari sebelumnya Rp78,55 triliun menjadi Rp66,23 triliun. Ia mengindikasikan bahwa ini merupakan salah satu pemangkasan terbesar di antara kementerian lainnya.
Meski terjadi pemangkasan anggaran, beberapa kementerian memberikan jaminan bahwa layanan dan program penting tetap berjalan optimal:
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen): Menteri Abdul Mu’ti menyatakan efisiensi anggaran sebesar Rp7,27 triliun, dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun. Ia menegaskan bahwa hak Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk gaji dan tunjangan, tidak akan terpengaruh. “Pada 11 Februari 2025, Menteri Sekretaris Negara menyampaikan… hak ASN tidak terganggu sehingga gaji tunjangan serta gaji ke-13 tetap harus terpenuhi,” ujar Mu’ti dalam rapat dengan Komisi X DPR, Rabu (12/2). Ia menambahkan dengan berpantun, “Buah rambutan buah nanas, rasanya lezat banyak vitamin. Walau anggaran kita dipangkas, insyaallah kepentingan rakyat tetap terjamin.”
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti-Saintek): Sekjen Togar M Simatupang memastikan bahwa program beasiswa, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), tidak akan terpengaruh oleh efisiensi anggaran. “Belanja sosial, terutama beasiswa, tidak menjadi objek program efisiensi,” kata Togar kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK): Menteri Pratikno menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengganggu penanggulangan bencana dan layanan publik lainnya. “Aman, aman (penanggulangan bencana) juga, karena di sana kan ada dana siap pakai. Jadi nggak ada masalah,” kata Pratikno di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi): Sekjen Ismail menyatakan bahwa meskipun terjadi pemangkasan anggaran sebesar Rp3,84 triliun, akses internet dan program yang berdampak langsung ke masyarakat akan tetap berjalan. “Terhadap program prioritas yang perlu dilakukan reprioritas untuk kami mengupayakan layanan publik Kemkomdigi dapat terus berlanjut antara lain penyedia layanan publik berupa infrastruktur telekomunikasi, BTS akses internet…,” kata Ismail dalam rapat dengan Komisi I DPR, Kamis (13/2/2025).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB): Menteri Rini Widyantini memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengganggu pelayanan publik. “Dalam pelaksanaan efisiensi anggaran, ada dua prinsip utama, yakni memastikan target kinerja tetap tercapai sesuai prioritas dan perencanaan organisasi. Kedua, pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa gangguan atau penurunan kualitas,” ujar Rini, dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2/2025).
Kementerian Hukum (Kemenkum): Wakil Menteri Edy Hiariej menjelaskan bahwa efisiensi anggaran sebesar Rp2,2 triliun akan diimbangi dengan optimalisasi layanan digital dan program kerja yang lebih fleksibel. “Kami juga melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan anggaran tersedia,” sebut Edy.
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM): Menteri Natalius Pigai menegaskan bahwa pemangkasan anggaran sebesar Rp60 miliar tidak akan mempengaruhi operasional kementerian maupun gaji pegawai. “Di Kementerian Hak Asasi Manusia berjalan normal satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah,” kata Natalius dalam rapat dengan Komisi XIII DPR.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas): Menteri Agus Andrianto memastikan bahwa efisiensi anggaran sebesar Rp4,4 triliun tidak akan memotong hak para narapidana dan pembangunan lembaga pemasyarakatan akan tetap dilanjutkan. “Nggak. Nggak kita potong. Sudah. Kita hanya potong di belanja modal sama belanja barang. Tidak mengurangi sedikit pun hak para warga binaan,” kata Agus dalam rapat dengan Komisi XIII DPR.
Kementerian Transmigrasi (Mentrans): Menteri Iftitah Sulaiman Suryanegara berkomitmen untuk tetap menyukseskan program swasembada pangan meskipun anggaran dipangkas sebesar Rp38,9 miliar. “Kami dari Kementerian Transmigrasi tetap optimis untuk dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia secara keseluruhan,” ujar Iftitah dalam rapat di Komisi V DPR.
Kementerian Pertahanan (Kemhan):
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto memastikan bahwa meskipun anggaran Kemhan dan TNI dipangkas sebesar Rp26,9 triliun, belanja pegawai tidak akan terkena dampak.
“Belanja pegawai tidak dilakukan efisiensi,” tegas Donny dalam rapat bersama Komisi I DPR.
Artikel ini telah tayang di detik.com.
Update Berita Kaltim gak harus ribet! Yuk, ikuti Saluran Whatsapp Kaltim Expose dan google news Kaltim Expose untuk dapetin informasi terbaru dengan cara yang mudah dan menyenangkan.